Komisi E DPRD Jatim Dukung Program SMK 3+1 dan Penyaluran Kerja ke Luar Negeri

Komisi E DPRD Jatim Dukung Penyaluran Lulusan SMK ke Luar Negeri

Surabaya – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyatakan dukungan penuh terhadap program penyaluran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ke luar negeri yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Untari usai menghadiri pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan LKP bekerja di luar negeri serta peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK 3+1 di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (20/05/2026).

Peluncuran program dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sri Untari menilai penggunaan APBD Jawa Timur telah memberikan hasil nyata bagi lulusan SMK. Menurutnya, selama ini lulusan SMK kerap dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran terbuka.

“APBD Jawa Timur mampu memberikan outcome atau hasil maksimal bagi lulusan SMK yang selama ini selalu dikaitkan dengan angka pengangguran terbuka,” kata Sri Untari.

Program SMK 3+1 Dinilai Buka Peluang Kerja Global

Sri Untari mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil membuka peluang kerja luar negeri bagi ribuan lulusan SMK.

“Hari ini kita melihat kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat menghasilkan 4.960 lulusan SMK dari Jawa Timur yang dapat bekerja di berbagai negara,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya kerja sama lanjutan dengan Bank Jatim untuk mendukung pembiayaan peserta program, khususnya dalam skema SMK 3+1.

“Tadi saya menyarankan dalam program 3+1, satu tahapan yang sementara masih dibiayai pemerintah pusat nantinya bisa dikerjasamakan dengan Bank Jatim,” ucapnya.

Menurut Sri Untari, dukungan perbankan dapat membantu peserta memiliki bekal finansial saat bekerja di luar negeri.

“Sebagai bank milik Jawa Timur, Bank Jatim dapat mendukung anak-anak yang berangkat bekerja ke luar negeri agar memiliki uang saku dan kebutuhan awal. Semua itu bisa dikolaborasikan sehingga Bank Jatim dan peserta sama-sama memperoleh manfaat,” terangnya.

DPRD Jatim Nilai Program Vokasi Berdampak Positif

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menegaskan Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh program penempatan kerja luar negeri bagi lulusan SMK karena dinilai memberikan manfaat besar bagi generasi muda.

“Saya memberikan dukungan penuh karena program ini sangat baik. Kita harus mendukung program yang memiliki implikasi nyata dan bermanfaat bagi anak-anak kita,” imbuhnya.

Ia juga menilai anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan dampak positif.

“Anggaran pendidikan yang kita gelontorkan hingga Rp9 triliun memberikan manfaat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sri Untari menyebut Komisi E DPRD Jawa Timur akan menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paewai, guna membahas detail pelaksanaan program tersebut.

“Nanti pada hari Jumat kami akan menggelar rapat kerja dengan Pak Aris untuk meminta perincian mengenai proses pelaksanaan program dan sebagainya,” katanya.

Ia berharap program penempatan kerja luar negeri bagi lulusan SMK terus diperluas agar membuka harapan baru bagi generasi muda Jawa Timur.

“Kita akan terus mendukung agar lulusan SMK memiliki harapan lebih luas. Tidak hanya bekerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa, penghasilan lebih baik, serta menjadi duta bangsa dan duta Provinsi Jawa Timur,” tutupnya.

Sebagai informasi, Program SMK 3+1 merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat kompetensi lulusan vokasi agar siap bekerja di dalam maupun luar negeri. Dalam program tersebut, peserta didik menjalani tiga tahun pembelajaran di sekolah dan satu tahun pemantapan atau praktik kebekerjaan.

Baca selengkapnya:

• Komisi E DPRD Jatim mendorong pengembangan Sekolah Rakyat berbasis pendidikan vokasi dan SMK Plus untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan

• DPRD Jatim mengawal penguatan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan daerah

• Komisi E DPRD Jatim mendorong peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kualitas SDM Jawa Timur