Lilik DPRD Jawa Timur Ajak Mulai Penghematan Energi dari Lingkungan Sekitar

DPRD Jatim Dukung Langkah Hemat Energi Pemerintah

SURABAYA – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai program efisiensi dan penghematan energi sebagai langkah mitigasi terhadap dampak ekonomi dan krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang Iran-Israel yang mulai terasa sejak akhir Maret 2026.

Konflik tersebut dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia dan memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sejumlah kebijakan yang disiapkan pemerintah meliputi penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembatasan penggunaan kendaraan dinas, penguatan program biodiesel B50, hingga kampanye hemat energi di lingkungan masyarakat dan gedung pemerintahan.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah darurat yang tepat untuk mengurangi konsumsi energi nasional.

“WFH satu hari dalam sepekan adalah langkah darurat yang tepat. Namun, Indonesia perlu kebijakan energi yang lebih kuat apabila krisis Selat Hormuz berlangsung lebih lama,” ujar Lilik Hendarwati, Senin (31/03/2026).

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim juga mendukung gerakan penggunaan transportasi alternatif dan efisiensi energi melalui program ASN bersepeda ke kantor

Efisiensi Energi Dinilai Bisa Dimulai dari Lingkungan Kantor

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut menilai penghematan energi sebenarnya dapat dimulai dari lingkungan kerja sehari-hari, termasuk pengurangan penggunaan listrik berlebih di kantor pemerintahan.

Menurutnya, penggunaan lampu dan pendingin ruangan (air conditioner/AC) yang tidak efisien masih sering terjadi di sejumlah kantor.

“Penggunaan energi berlebih di kantor-kantor masih sangat terasa. Lampu sering tetap menyala, padahal ruangan tidak digunakan. Hal seperti itu sebenarnya bisa dihemat,” katanya.

Lilik juga menilai pemanfaatan ruang rapat secara terpusat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan listrik di lingkungan perkantoran.

“Rapat sebenarnya bisa dilakukan dalam satu tempat atau aula tertentu sehingga tidak semua ruangan harus dinyalakan. Penghematan energi bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita sendiri,” ujarnya.

WFH ASN dan Transportasi Umum Perlu Dievaluasi

Lilik menilai efektivitas kebijakan WFH ASN masih perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui dampaknya terhadap penghematan energi dan efisiensi kerja.

Menurutnya, pemilihan hari Rabu sebagai jadwal WFH diperkirakan untuk menghindari potensi long weekend apabila diterapkan pada hari Jumat.

“Terkait WFH, tentu perlu dihitung seberapa efektif kebijakan tersebut terhadap penghematan energi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.

“Dengan menggunakan kendaraan umum, tentu itu menjadi bagian dari penghematan energi,” katanya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim juga mendukung penggunaan transportasi publik dan moda transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi energi

DPRD Jatim Dorong Ketahanan Energi Nasional

Selain penghematan energi, pemerintah juga mempercepat program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan impor solar sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Program tersebut dinilai penting untuk menjaga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah ancaman lonjakan harga energi global.

Lilik berharap seluruh kebijakan penghematan energi nantinya dapat dievaluasi secara berkala agar implementasinya lebih efektif dan tepat sasaran.

“Untuk upaya penghematan energi, penggunaan bahan bakar memang harus dijaga agar tidak terbuang. Nanti tentu perlu ada evaluasi setelah beberapa kali penerapan kebijakan,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim juga mendukung penguatan ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur energi strategis di Jawa Timur