FPAN Usulkan Grand Desain BUMD Jatim Fokus Investasi dan PAD

Fraksi PAN Soroti Rendahnya Kontribusi BUMD terhadap PAD

SURABAYA — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (5/5/2026).

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Daim, mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) yang menilai kontribusi perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari ideal.

Menurut Suli Daim, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan layaknya perusahaan swasta, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“BUMD punya karakter ganda, sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik. Maka orientasinya tidak boleh hanya profit, tetapi juga pembangunan daerah,” kata Suli Daim.

Ia menjelaskan bahwa secara filosofis BUMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, menjaga stabilitas layanan publik, hingga mendorong pemerataan pembangunan.

“Perannya berkaitan langsung dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Namun demikian, Fraksi PAN menilai kondisi BUMD Jawa Timur saat ini belum mencerminkan mandat tersebut. Berdasarkan laporan Pansus BUMD, mayoritas perusahaan daerah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD.

“Dari total dividen Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar disumbang Bank Jatim. Sementara BUMD lainnya kontribusinya kecil, bahkan ada yang nyaris tidak produktif,” ujar Suli Daim.

Fraksi PAN Dorong Restrukturisasi dan Pengawasan Profesional

Menurut Suli Daim, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam struktur pengelolaan BUMD di Jawa Timur.

Karena itu, Fraksi PAN mendorong restrukturisasi total terhadap perusahaan daerah. BUMD yang sehat diminta diperkuat, sedangkan BUMD yang lemah diusulkan untuk digabungkan atau diperbaiki. Adapun perusahaan yang terus merugi diusulkan untuk ditutup.

Fraksi PAN juga mendorong penyusunan grand design pengelolaan BUMD untuk jangka menengah, minimal tiga hingga lima tahun ke depan.

Menurut Suli Daim, dokumen tersebut harus mencakup sektor prioritas, arah investasi, serta peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham (owner).

Selain itu, Fraksi PAN mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang diisi sumber daya manusia (SDM) profesional dan berintegritas untuk memperkuat pengawasan BUMD.

“BUMD tidak boleh lagi dijalankan sekadar administratif. Harus berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Fraksi PAN juga menyoroti proses rekrutmen direksi dan komisaris yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

“Harus dipastikan yang memimpin adalah orang yang tepat, bukan yang dekat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya:

• Pansus BUMD DPRD Jatim mendesak reformasi menyeluruh tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan produktif

• Pansus BUMD DPRD Jatim meminta kerja sama BUMD dan OPD diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kontribusi ekonomi daerah

• Fraksi PAN DPRD Jatim mendukung transformasi PT PJU menjadi Perseroda dengan catatan tata kelola harus semakin profesional dan akuntabel

Digitalisasi dan Sinergi BUMD Jadi Sorotan

Sebagai bentuk akuntabilitas, Fraksi PAN mengusulkan penerapan dashboard kinerja BUMD berbasis digital yang dapat dipantau secara real time.

“Sistem ini diharapkan memuat data keuangan, operasional, kontribusi PAD, hingga risiko usaha secara transparan,” jelas Suli Daim.

Di akhir pandangannya, Fraksi PAN meminta Gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus BUMD.

“Transformasi tata kelola tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret agar BUMD bisa berkontribusi optimal terhadap PAD,” pungkasnya.