DPRD DKI Jakarta Pelajari Sistem EWS BPBD Jawa Timur

SURABAYA — Sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System (EWS) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mendapat apresiasi dari DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari sistem EWS yang diterapkan BPBD Jawa Timur sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa perangkat EWS telah tersebar di berbagai wilayah rawan bencana di Jawa Timur.

“Selain masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, peralatan EWS juga kami cek kondisinya dan personel BPBD terus kami tingkatkan kesiagaannya,” ujar Gatot, Kamis (02/04/2026).

BPBD Jatim Terus Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Gatot mengungkapkan perkembangan sistem EWS di Jawa Timur dapat dipantau melalui dashboard yang berada di kantor BPBD Jawa Timur. Namun demikian, pengecekan langsung di lapangan tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi optimal.

“Agar kami dapat mengetahui kondisi riil EWS di lokasi sehingga dapat menjadi alat deteksi dini bagi masyarakat sekitar apabila terjadi bencana,” katanya.

Sebanyak 71 Unit EWS Tersebar di Jawa Timur

Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, saat ini terdapat 71 unit EWS yang tersebar di sejumlah wilayah.

Jumlah tersebut terdiri atas 27 unit EWS banjir, 27 unit EWS longsor, serta 17 unit sirine tsunami yang ditempatkan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

Keberadaan perangkat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana. 

Baca Selengkapnya:

• Dorongan DPRD Jawa Timur agar BPBD memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai daerah

• Apresiasi terhadap sinergi BPBD Jawa Timur dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat

• Imbauan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan potensi bencana di wilayah Jawa Timur, khususnya daerah kepulauan dan kawasan rawan terdampak

DPRD DKI Jakarta Dalami Fungsi Pusdalops BPBD Jatim

Selain mempelajari sistem EWS, anggota DPRD DKI Jakarta juga melakukan pendalaman terkait fungsi dan kinerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jawa Timur.

Pusdalops memiliki peran strategis dalam pemantauan kondisi kebencanaan, pengumpulan data, koordinasi lintas instansi, hingga penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Satriyo Nurseno. Turut hadir Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, yang menerima kunjungan Komisi A dan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Kolaborasi antara BPBD, pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana.