Rasiyo DPRD Jatim Singgung Peran Badan Gizi Pasca Ratusan Siswa Keracunan MBG di Surabaya

DPRD Jatim Soroti Dugaan Keracunan Massal Program MBG

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Rasiyo, menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/05/2026).

Menurut Rasiyo, insiden tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pelaksanaan program MBG telah terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki standar operasional serta mekanisme pengawasan terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Sudah ada SPPG, jadi standarisasi itu sudah ada di situ. Sehingga kalau terjadi keracunan, berarti ada yang salah dalam proses memasak dan sebagainya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Peran SPPG Dinilai Belum Berjalan Optimal

Rasiyo menjelaskan bahwa makanan yang akan disajikan kepada siswa seharusnya melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak SPPG guna memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi.

“Peran SPPG sebelum makanan disajikan kepada anak-anak adalah melakukan pengecekan. Operasionalnya sampai sejauh itu, makanya saya juga heran mengapa bisa terjadi,” katanya.

Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan Program MBG sehingga setiap tahapan, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan, harus diawasi secara ketat.

Persoalan pengawasan program MBG sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur setelah muncul sejumlah kasus serupa di daerah lain yang memerlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan kinerja satuan tugas terkait.

Baca Selengkapnya: Sorotan DPRD Jawa Timur terhadap efektivitas pengawasan dan kinerja satgas dalam menangani kasus Program Makan Bergizi Gratis di daerah

DPRD Minta BGN Perkuat Pengawasan Lapangan

Selain menyoroti peran SPPG, Rasiyo menilai pengawasan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) belum berjalan optimal.

Menurutnya, BGN yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota seharusnya lebih aktif melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Pengawasan itu dari Badan Gizi Nasional. Ada di masing-masing provinsi kemudian di kabupaten/kota, sehingga mereka harus turun langsung. Kelihatannya memang belum optimal,” tegasnya.

DPRD Jawa Timur menilai pengawasan berlapis menjadi kunci keberhasilan Program MBG agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga dan sesuai standar kesehatan.

Evaluasi Menyeluruh Dinilai Mendesak

Rasiyo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, terutama karena insiden serupa disebut terjadi berulang di sejumlah daerah.

“Kalau sudah ada satu kejadian, harus dievaluasi mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian pengawasannya harus dibagi. Kalau tidak diawasi, tentu bisa saja terjadi kelalaian. Karena kejadian seperti ini terus berulang, maka harus dievaluasi secara menyeluruh,” imbuhnya.

Desakan evaluasi tersebut sejalan dengan berbagai masukan masyarakat dan DPRD terkait pelaksanaan Program MBG yang masih menghadapi tantangan dari sisi pemerataan layanan hingga kualitas pengawasan di lapangan.

Baca Selengkapnya: Aspirasi masyarakat terkait pemerataan pelaksanaan Program MBG dan kebutuhan penguatan layanan SPPG di berbagai daerah Jawa Timur

Ratusan Siswa Diduga Menjadi Korban

Berdasarkan data sementara, sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, terdampak dalam insiden tersebut.

Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan dari Program MBG. Mereka kemudian mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

Sebagian siswa sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Tembok Dukuh. Namun, mayoritas korban dievakuasi ke RS Ibu dan Anak IBI di Jalan Dupak, Surabaya, untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.

Kasus ini menambah daftar insiden yang mendorong DPRD Jawa Timur meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, termasuk standar keamanan pangan, distribusi makanan, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh SPPG dan BGN.

Baca Selengkapnya: Desakan DPRD Jawa Timur untuk melakukan evaluasi total terhadap SPPG setelah kasus keracunan massal dalam pelaksanaan Program MBG di daerah lain

DPRD Dorong Perbaikan Tata Kelola Program MBG

DPRD Jawa Timur berharap hasil evaluasi terhadap insiden ini dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola Program MBG secara menyeluruh.

Selain memastikan kualitas makanan, DPRD juga menilai perlu adanya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas petugas pelaksana, serta mekanisme audit berkala untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Melalui perbaikan tersebut, Program MBG diharapkan mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan keselamatan peserta didik.