Hardiknas 2026, Puguh DPRD Jatim Soroti Pemerataan Akses Pendidikan
Puguh Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026. Ia mendorong peningkatan daya tampung SMA-SMK, perluasan akses sekolah swasta, serta penguatan program beasiswa guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Jawa Timur.
SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menilai kualitas dan akses pendidikan di Jawa Timur masih belum merata. Kondisi tersebut menjadi refleksi penting dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masih berada pada kisaran delapan tahun. Kondisi ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan dasar secara optimal.
“Ini menjadi catatan serius. Artinya, pendidikan dasar sembilan tahun saja belum sepenuhnya tuntas di lapangan,” tegas Puguh, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, tantangan geografis serta disparitas kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Perbedaan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran dinilai masih cukup lebar.
“Di daerah pelosok, akses dan kualitas pendidikan sangat berbeda dengan di perkotaan. Ini yang harus menjadi fokus kebijakan pemerintah,” katanya.
Pemerataan Pendidikan dan Daya Tampung Sekolah Harus Diperkuat
Puguh juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri pada jenjang SMA dan SMK yang belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Akibatnya, masih banyak siswa yang menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke sekolah swasta, baik dari sisi biaya maupun kualitas pendidikan.
“Pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta dapat diakses dengan mudah dan terjangkau,” jelasnya.
Puguh mengapresiasi berbagai program beasiswa yang telah disediakan pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu. Namun, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat intervensi kebijakan agar angka partisipasi pendidikan terus meningkat dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, kesinambungan pendidikan harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
“Harus dipastikan anak yang lulus SD dapat melanjutkan ke SMP, lulus SMP dapat melanjutkan ke SMA, dan lulus SMA memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang harus menjadi fokus utama,” ujarnya.
Pendidikan Inklusif Menjadi Bagian Penting Pemerataan
Selain persoalan akses dan daya tampung sekolah, pemerataan pendidikan juga harus mencakup pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan sekolah inklusif dan pendidikan yang ramah disabilitas menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkeadilan.
Baca Selengkapnya: Komisi E DPRD Jatim mendorong Perda Disabilitas berbasis HAM untuk memperkuat perlindungan hak pendidikan, aksesibilitas, dan layanan publik bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur
Di sisi lain, DPRD Jawa Timur juga terus mendorong perluasan akses pendidikan luar biasa melalui pengembangan sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong pemerataan pendidikan disabilitas melalui penguatan layanan pendidikan khusus, termasuk hadirnya SLBN pertama di Kota Surabaya sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
Hardiknas Menjadi Momentum Evaluasi Kualitas Pendidikan
Puguh berharap momentum Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi akses, pemerataan, maupun mutu layanan pendidikan di Jawa Timur.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai masukan anggota DPRD Jawa Timur yang menyoroti masih adanya kesenjangan pendidikan antarwilayah, terutama terkait fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta kesempatan memperoleh pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnya: Sri Wahyuni menyoroti kesenjangan pendidikan pada peringatan Hardiknas 2026 dan mendorong pemerataan fasilitas, kualitas guru, serta akses pendidikan yang lebih adil di seluruh wilayah Jawa Timur
Menurut Puguh, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.










