Saifudin Zuhri DPRD Jatim Soroti 9 Jabatan Strategis Kosong, Pelayanan Publik Dikhawatirkan Terganggu

DPRD Jatim Minta Pengisian Jabatan Strategis Segera Dilakukan

SURABAYA — Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menuai sorotan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mengingatkan agar posisi-posisi penting yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt) tidak dibiarkan terlalu lama kosong karena berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Saifudin, jabatan kepala dinas hingga pejabat tinggi pratama bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor penggerak utama kebijakan dan pembangunan daerah. Karena itu, banyaknya jabatan kosong dinilai dapat memengaruhi efektivitas program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami memandang kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jabatan kepala dinas dan pejabat tinggi pratama merupakan posisi penting yang menentukan kecepatan pelayanan publik, efektivitas serapan anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah,” tegas Saifudin saat dikonfirmasi, Jumat (29/05/2026).

Ia menyoroti status Plt yang secara aturan bersifat sementara dan memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan roda birokrasi berjalan lambat dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tidak maksimal.

“Jangan sampai kekosongan terlalu lama berimbas pada lambatnya eksekusi program, lemahnya koordinasi antar-OPD, maupun tertundanya berbagai keputusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Seleksi Pejabat Harus Profesional dan Berbasis Merit System

Politikus PDI Perjuangan tersebut mendesak agar proses pengisian jabatan dilakukan secara cepat, namun tetap profesional dan berbasis merit system. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak diwarnai kepentingan di luar aspek kinerja dan kompetensi.

“Kami mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secara cepat, profesional, berbasis merit system, dan bebas kepentingan nonkinerja. Pejabat definitif yang terpilih harus benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Jawa Timur,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan dorongan DPRD Jawa Timur sebelumnya agar proses seleksi pejabat dilakukan secara terbuka dan menghasilkan figur yang kompeten serta berintegritas.

Baca Selengkapnya:

• Freddy Komisi A DPRD Jatim minta pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Jatim perlu dilakukan melalui panitia seleksi yang beragam dan profesional guna menjamin kualitas pejabat yang terpilih 

• DPRD Jatim menekankan pentingnya tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan sesuai aturan dalam proses mutasi maupun promosi jabatan

• Penegasan Abdullah Abu Bakar DPRD Jatim bahwa proses seleksi pejabat publik harus menghasilkan figur yang kredibel, profesional, dan mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal

Sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Masih Kosong

Saat ini tercatat terdapat sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih kosong. Sejumlah posisi vital bahkan masih diisi oleh pelaksana tugas.

Sembilan jabatan tersebut meliputi:

1. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur;
4. Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Jawa Timur;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan;
7. Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember;
8. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur; dan
9. Staf Ahli Gubernur Jawa Timur lainnya.

Dari sembilan posisi tersebut, lima di antaranya saat ini diisi oleh pelaksana tugas, yakni Plt Kepala Dinas ESDM Aftabuddin Rijaluzzaman, Plt Kepala Dinas PUSDA I Nyoman Gunadi, Plt Kepala Dinas Perkebunan Heru Suseno, Plt Kepala Bappeda M. Yasin, dan Plt Kepala Bakorwil Pamekasan Sufi Agustini.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas birokrasi dan efektivitas pengambilan keputusan di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Jawa Timur.