gerbang baru nusantara

Pacitan Kekeringan, Agus Cahyono Dorong Peta Bencana & Keterlibatan Ormas

Anggota DPRD Jatim Dapil IX termasuk Pacitan, Agus Cahyono,, meminta Pemprov Jawa Timur memperkuat mitigasi kekeringan di Pacitan dan daerah rawan lainnya melalui penyediaan armada air bersih, penyusunan peta bencana kekeringan, serta kolaborasi dengan BPBD, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Adi Suprayitno
Rabu, 17 Juni 2026
Bagikan img img img img
Agus Cahyono anggota dari Dapil IX mendorong pemprov memperkuat mitigasi kekeringan melalui penyediaan armada air bersih, pemetaan wilayah rawan, dan kolaborasi dengan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.

DPRD Jatim Dorong Kesiapan Infrastruktur Hadapi Kekeringan

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi ancaman kekeringan di Kabupaten Pacitan dan sejumlah daerah rawan lainnya saat musim kemarau.

Menurut Agus Cahyono, ketersediaan armada distribusi air bersih menjadi salah satu faktor utama dalam penanganan kekeringan. Namun, upaya tersebut juga harus dibarengi dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur penanganan kekeringan, terutama armada distribusi air bersih. Ketika kapasitas yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh titik rawan, maka perlu dilakukan koordinasi dengan BPBD di daerah-daerah Jawa Timur,” ujar Agus Cahyono, Selasa (17/06/2026).

Ia menilai kesiapan logistik dan distribusi air bersih harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ketika status darurat kekeringan ditetapkan.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendesak langkah antisipasi krisis air bersih di Pacitan sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak musim kemarau terhadap masyarakat

Keterlibatan Masyarakat dan Ormas Dinilai Penting

Agus Cahyono menegaskan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan keterlibatan masyarakat, lembaga sosial, dan ormas memiliki kontribusi besar dalam membantu penanganan bencana kekeringan.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat penanganan di lapangan.

“Kami melihat dalam berbagai kejadian kekeringan, keterlibatan masyarakat, lembaga, dan ormas sangat signifikan. Karena itu, pemerintah perlu membangun koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat agar penanganan kekeringan bisa lebih efektif,” jelasnya.

Menurut Agus, pendekatan kolaboratif akan memperkuat kemampuan daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih selama musim kemarau.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong pengembangan tanaman sorgum sebagai salah satu strategi adaptasi menghadapi kekeringan dan menjaga ketahanan pangan daerah

Peta Kekeringan dan Sistem Peringatan Dini Harus Diperkuat

Selain kesiapan armada dan kolaborasi lintas sektor, Agus menilai penyusunan peta bencana kekeringan menjadi langkah yang tidak kalah penting dalam upaya mitigasi bencana.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data dan pemetaan yang akurat mengenai wilayah rawan kekeringan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi sejak dini dan melakukan langkah antisipasi secara mandiri.

“Saya pikir yang lebih penting adalah adanya peta bencana dan peta kekeringan yang dapat dideteksi sejak awal. Akan lebih baik jika terdapat levelisasi atau status yang dapat diprediksi, sehingga masyarakat memperoleh informasi detail dan dapat mempersiapkan diri lebih awal,” tegasnya.

Pacitan merupakan salah satu wilayah di selatan Jawa Timur yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang. Karena itu, DPRD Jawa Timur mendorong BPBD Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperbarui data titik rawan kekeringan dan memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mengingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat selama musim kemarau sehingga langkah mitigasi harus dilakukan secara terintegrasi

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu