DPRD Jatim Dorong Kajian Giant Sea Wall Segera Dituntaskan untuk Lindungi Pesisir Jatim
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIII Lamongan-Gresik, Samwil, mendorong pemerintah segera menyelesaikan kajian Giant Sea Wall agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai manfaat, risiko, dan dampaknya dalam melindungi kawasan pesisir Jawa Timur dari ancaman kenaikan muka air laut.
SURABAYA — Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang tengah dikaji pemerintah pusat mendapat perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lamongan–Gresik, Samwil, mendorong pemerintah segera menuntaskan kajian proyek tersebut sebagai langkah mitigasi terhadap ancaman kenaikan muka air laut yang berpotensi mengancam kawasan pesisir Jawa Timur.
Menurut Samwil, fenomena yang selama ini kerap disebut sebagai penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir perlu dilihat secara lebih komprehensif. Selain faktor penurunan tanah, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global juga menjadi ancaman yang harus diantisipasi.
"Kalau menurut saya, yang terjadi bukan semata-mata daratannya turun, tetapi lautnya yang terus naik. Banyak faktor penyebabnya, salah satunya mencairnya es di kawasan kutub yang menyebabkan permukaan laut meningkat dari tahun ke tahun," ujar Samwil usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (17/06/2026).
Giant Sea Wall Dinilai Penting Lindungi Kawasan Pesisir
Samwil mencontohkan kondisi di Kota Semarang yang saat ini menghadapi banjir rob cukup serius. Menurutnya, sejumlah kawasan telah mengalami perbedaan elevasi yang signifikan dengan permukaan laut sehingga membutuhkan sistem pompanisasi untuk mengendalikan genangan.
"Di Semarang itu sudah sangat terasa dampaknya. Air yang masuk ke daratan harus dipompa kembali ke laut. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan wilayah pesisir Jawa Timur seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi menghadapi persoalan serupa," katanya.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mengkaji proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir Indonesia.
Meski merupakan kader Partai Demokrat, Samwil menegaskan dukungannya terhadap kajian tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat.
"Saya mendukung karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan wilayah pesisir. Bukan karena AHY Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi karena persoalan ini memang harus dicari solusinya," tegasnya.
Baca Selengkapnya:
-
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menilai pembangunan Giant Sea Wall penting untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir
-
DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya mengurangi risiko abrasi di kawasan Pantai Utara Jawa Timur
-
DPRD Provinsi Jawa Timur mengingatkan potensi banjir rob di wilayah Madura sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir
Kajian Harus Komprehensif dan Terbuka
Selain ancaman banjir rob, Samwil juga menyoroti dampak intrusi air laut yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Menurutnya, masuknya air laut melalui aliran sungai dapat meningkatkan kadar garam pada lahan pertanian dan tambak.
"Kalau air laut terus masuk ke daratan, tanah dan sumber air menjadi asin. Ini berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Padi tidak akan tumbuh optimal jika kadar garam dalam air dan tanah terlalu tinggi," ujarnya.
Ia menilai pembangunan Giant Sea Wall nantinya harus didukung teknologi pengendali air, seperti bendung gerak atau sistem pintu air yang mampu mengatur aliran air laut dan sungai tanpa mengganggu aktivitas nelayan.
Selain itu, Samwil menyoroti pentingnya pengelolaan air hujan agar tidak seluruhnya mengalir ke laut tanpa dimanfaatkan sebagai cadangan air baku maupun untuk kebutuhan pertanian.
"Air adalah kekayaan yang luar biasa. Jangan sampai seluruh air hujan yang turun ke daratan langsung dibuang ke laut. Harus ada sistem yang bisa menampung dan memanfaatkannya untuk petani, petambak, maupun kebutuhan masyarakat," katanya.
Karena itu, Samwil meminta pemerintah segera menyelesaikan kajian kelayakan (feasibility study) proyek Giant Sea Wall dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
"Saya tidak mengatakan harus dipercepat pembangunannya, tetapi kajiannya harus segera diselesaikan. Hasilnya perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik memahami fungsi dan tujuan pembangunan Giant Sea Wall ini," tuturnya.
Ia optimistis masyarakat akan mendukung proyek tersebut apabila terbukti memberikan manfaat bagi perlindungan kawasan pesisir, keselamatan warga, dan ketahanan pangan nasional.
"Kalau itu demi keselamatan masyarakat dan sudah melalui kajian yang komprehensif, saya yakin semua pihak akan mendukung. Ini bukan hanya soal perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga soal masa depan ketahanan pangan Indonesia," pungkasnya.










