DPRD Jatim Minta Pemprov Tambah Bantuan Air Bersih untuk Wilayah Terdampak Kekeringan di Lumajang

DPRD Soroti Meluasnya Dampak Kekeringan di Lumajang

SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Lumajang–Jember, Khusnul Khuluk, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang mulai terdampak musim kemarau.

Menurut Khusnul, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan lebih besar dibanding tahun sebelumnya sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi memberikan tambahan bantuan air bersih. Biasanya setiap tahun ada bantuan dropping air bersih, tetapi tahun ini perlu ditingkatkan karena musim kemarau diperkirakan lebih panjang dibanding tahun lalu," ujarnya.

Enam Kecamatan Berpotensi Mengalami Krisis Air Bersih

Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, musim kemarau 2026 berpotensi menyebabkan kekurangan air bersih di enam kecamatan yang meliputi 19 desa, yakni Kecamatan Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, Senduro, dan Gucialit.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Distribusi perdana dilakukan di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, yang menjangkau sedikitnya 124 kepala keluarga atau 425 jiwa.

Khusnul menilai percepatan distribusi bantuan sangat penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

"Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan karena kemarau yang lebih panjang. Bantuan air bersih harus disiapkan sejak dini dan jumlahnya ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah terdampak," katanya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mendesak Pemprov Jawa Timur mengirim bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jember

• DPRD Jatim mendorong penyusunan peta bencana untuk memperkuat mitigasi kekeringan di Pacitan

• DPRD Jatim meminta pemerintah menyiapkan pasokan air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di Madura

DPRD Dorong Penanganan Kekeringan Berkelanjutan

Selain meminta penambahan distribusi air bersih, Khusnul mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, dan pemerintah desa agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, penanganan kekeringan juga harus diikuti langkah jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, pembangunan embung, optimalisasi sumber mata air, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air selama musim kemarau.

"Kita berharap seluruh kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh warga, terutama mereka yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan," pungkasnya.