Lonjakan Kasus HIV di Jatim Tertinggi Nasional, Fraksi PKS Dorong Pencegahan Diperkuat dan Layanan Tanpa Stigma

Fraksi PKS Minta Penguatan Pencegahan HIV di Jawa Timur

SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di Jawa Timur yang tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 65.238 orang, dengan penambahan 2.599 kasus baru selama periode Januari–Maret.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengatakan persoalan HIV tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga.

"Meningkatnya kasus HIV di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga," ujar Lilik.

Menurutnya, tren peningkatan kasus di berbagai daerah menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim soroti lonjakan kasus HIV/AIDS di Sidoarjo

• DPRD Jatim soroti lemahnya pencegahan HIV pada anak

• DPRD Jatim kritik strategi Dinkes dalam menekan penularan HIV/AIDS

Dorong Edukasi, Deteksi Dini, dan Layanan Tanpa Diskriminasi

Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat tiga langkah strategis dalam penanganan HIV.

Pertama, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pencegahan HIV, terutama bagi kelompok usia produktif dan remaja.

Kedua, memperluas akses skrining, konseling, serta layanan pengobatan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah tanpa rasa takut maupun stigma.

Ketiga, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga dalam membangun perilaku hidup sehat serta mencegah perilaku berisiko.

"Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat," tegas Lilik.

Ia menambahkan bahwa penanganan HIV harus dilakukan secara seimbang, yakni memperkuat upaya pencegahan sekaligus menjamin hak masyarakat yang hidup dengan HIV untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

"Kami mengingatkan agar penanganan HIV dilakukan dengan pendekatan yang berimbang. Di satu sisi, pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, penguatan nilai-nilai keluarga, dan pembinaan generasi muda. Di sisi lain, masyarakat yang hidup dengan HIV harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi, karena stigma justru dapat menghambat deteksi dini dan pengobatan," jelasnya.

Fraksi PKS berharap meningkatnya kasus HIV di Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya melindungi generasi masa depan.