Mall Pakuwon Dipagari, Yordan Batara Goa: Lebih Baik Mencegah daripada Memperbaiki

SURABAYA — Maraknya isu dan ajakan di media sosial untuk menggelar demonstrasi besar-besaran menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, termasuk pengelola sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon di Surabaya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat berdampak terhadap keselamatan tenant maupun pengunjung, pengelola memasang pagar setinggi sekitar dua meter di sejumlah pusat perbelanjaan, mulai dari Royal Plaza, Tunjungan Plaza, hingga Pakuwon Trade Center (PTC) di kawasan Surabaya Barat.

Menanggapi langkah tersebut, Anggota Komisi A sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan Batara Goa, menilai pemasangan pagar dapat dipahami sebagai bentuk antisipasi keamanan.

Menurutnya, selama ini aksi demonstrasi di Surabaya umumnya berlangsung di sekitar pusat pemerintahan, seperti Balai Kota Surabaya, Gedung Negara Grahadi, Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, maupun Kantor Gubernur Jawa Timur.

"Sudah puluhan tahun tidak pernah ada demo yang menyerang mal. Jika kemudian pemilik mal seperti Pakuwon memasang pagar setinggi dua meter, saya rasa itu dalam rangka pengamanan, dengan prinsip lebih baik mencegah daripada memperbaiki," terang Yordan.

Situasi Kondusif Penting bagi Ekonomi dan Investasi

Politikus PDI Perjuangan tersebut menuturkan, sejauh ini situasi di Surabaya dan Jawa Timur masih terpantau kondusif. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan agar aktivitas ekonomi masyarakat dan iklim investasi tidak terganggu.

"Jadi, kita tentu berharap situasi ini bisa tetap kondusif supaya ekonomi kita bisa terus bergerak sehingga masyarakat juga semakin sejahtera. Karena kalau situasi ekonomi tidak kondusif, tentu nanti bisa berakibat pada iklim investasi yang tidak berkembang, PHK, dan lain sebagainya," ujar Yordan.

Menurutnya, situasi keamanan yang tidak terkendali berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas usaha dan pada akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pekerja.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya meminta Pemprov Jatim membentuk satuan tugas pekerja untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus perlindungan tenaga kerja

Pengamanan Jangan Sampai Menghambat Evakuasi

Meski memahami langkah antisipasi yang dilakukan pengelola pusat perbelanjaan, Yordan mengingatkan pemasangan pagar tetap harus memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengamanan yang terlalu ketat justru dapat menimbulkan persoalan apabila menghambat proses evakuasi ketika terjadi keadaan darurat, termasuk bencana.

"Kita tidak ingin itu terjadi. Dari Pemerintah Provinsi sendiri, gubernur meminta agar batas pagar diturunkan supaya tidak terlalu tinggi. Kami akan berkomunikasi dengan teman-teman karena kalau di Surabaya ini kewenangannya ada di pemerintah kota. Kalau ada hal yang melanggar ketentuan, mungkin justru nanti mempersulit apabila ada upaya evakuasi atau situasi dalam keadaan bahaya seperti bencana," jelasnya.

Karena itu, Yordan menilai langkah pengamanan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pencegahan potensi gangguan keamanan dan jaminan keselamatan pengunjung.

Pelaku Usaha Diminta Tenang dalam Merespon Situasi

Yordan juga berharap pelaku usaha maupun investor tidak merespons kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan secara berlebihan. Ia tetap berpandangan positif bahwa pemasangan pagar tersebut merupakan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan kepada pengunjung dan pelaku usaha.

Menurutnya, kepastian keamanan dan situasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian serta kepercayaan investor.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur juga mendorong penguatan UMKM dan pelatihan kerja sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dinamika dunia kerja

Di sisi lain, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari ruang demokrasi. Karena itu, situasi keamanan yang kondusif perlu dijaga tanpa menghilangkan ruang masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara tertib.

Baca Selengkapnya: Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya menerima massa BEM Nusantara yang menggelar demonstrasi menolak wacana Pilkada tidak langsung, menunjukkan penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi dapat berlangsung dengan dialog antara masyarakat dan lembaga legislatif

Yordan berharap komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat sehingga langkah antisipasi keamanan tetap proporsional dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun keselamatan publik.