Gempa M7,7 Guncang NTT, Dewanti Dorong Peringatan Dini di Jatim

SURABAYA — Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami sebelum dinyatakan berakhir oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pukul 07.30 WIB.

Peristiwa tersebut kembali menyita perhatian publik dan menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk di Jawa Timur (Jatim).

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dibangun secara preventif dan dilakukan secara konsisten.

“Tingginya potensi bencana alam di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, mengharuskan adanya penguatan antisipasi yang matang. Oleh karena itu, penambahan dan optimalisasi early warning system (sistem peringatan dini) di sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan tinggi menjadi sebuah kebutuhan mutlak,” ujar mantan Wali Kota Batu tersebut, Sabtu (15/8/2026).

Dewanti Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini

Dewanti menilai keberadaan sistem peringatan dini menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika terjadi bencana.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun kawasan rawan bencana perlu mendapatkan akses terhadap informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi kebencanaan, dan masyarakat. Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengetahui potensi bencana, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.

“Kita tidak boleh merasa aman sepenuhnya hanya karena wilayah kita tidak terdampak dalam insiden kali ini. Karakteristik alam dinamis, sehingga penguatan infrastruktur deteksi dini serta edukasi mitigasi dari lingkungan terkecil harus terus diperluas, menjangkau daerah-daerah yang paling berisiko,” tambahnya.

Dorongan penguatan mitigasi tersebut sejalan dengan sikap DPRD Jatim dalam menghadapi bencana gempa di wilayah kepulauan sebelumnya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim sebelumnya mendesak Pemprov bergerak cepat membantu warga terdampak gempa Sumenep, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pascabencana

• Dalam kasus gempa Sumenep pada 2025, DPRD Jatim juga menekankan bahwa karakter wilayah kepulauan membutuhkan penanganan bencana yang cepat, termasuk dukungan logistik, tenaga medis, dan perhatian terhadap kondisi psikologis korban

Kesiapsiagaan BPBD Perlu Diperkuat

Penguatan kesiapsiagaan juga telah menjadi perhatian DPRD Jatim dalam pemantauan terhadap daerah yang memiliki potensi bencana.

Baca Selengkapnya: Dalam kunjungan kerja ke BPBD Gresik pada 2024, Komisi E DPRD Jatim mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, kekeringan hingga gempa bumi

Karena itu, Dewanti menilai pengalaman dari berbagai kejadian bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi di Jawa Timur.

Selain pembangunan infrastruktur peringatan dini, edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara rutin. Masyarakat pesisir, khususnya yang berada di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, perlu memahami informasi kebencanaan dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat.

Dewanti menegaskan, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, aparat terkait, dan masyarakat diperlukan untuk membangun budaya tanggap bencana.

Dengan penguatan sistem peringatan dini dan edukasi mitigasi secara berkelanjutan, risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana di Jawa Timur diharapkan dapat ditekan.