566 Siswa-Santri Diduga Keracunan MBG di Sidoarjo, DPRD Jatim Soroti SOP SPPG Kalitengah

566 Siswa-Santri Diduga Keracunan Setelah Konsumsi MBG

SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan di Jawa Timur setelah 566 siswa dan santri di Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan. Insiden tersebut terjadi setelah para penerima manfaat mengonsumsi menu MBG yang dipasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, pada Selasa (1/9/2026).

Jumlah korban tercatat mencapai 566 orang hingga Rabu (2/9/2026) siang. Mereka berasal dari santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam dan siswa di 19 lembaga pendidikan se-Kecamatan Tanggulangin.

Para penerima manfaat mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, muntah, dan pusing. Menu yang dikonsumsi terdiri atas nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, tumis buncis, dan buah apel. Seluruh menu tersebut dipasok SPPG Kalitengah.

Cahyo Harjo Soroti Dugaan Ketidakpatuhan SOP SPPG

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyebut kejadian tersebut menjadi perhatian serius dan mendorong peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Efektivitas program yang baik ini tentu menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi," ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).

Cahyo menyinyalir SPPG Kalitengah tidak berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sejatinya, ketika kita berbicara SOP yang sudah ditetapkan BGN, itu betul-betul melahirkan produk yang tidak hanya bergizi, tetapi berkualitas dan baik rasanya. Ketika ada kejadian seperti ini, pasti ada salah satu SOP yang tidak dilakukan oleh pihak SPPG," tegas legislator Partai Gerindra dari daerah pemilihan Surabaya tersebut.

Menurutnya, MBG merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh SPPG

Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi E DPRD Jatim mendorong evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap SPPG Kalitengah, tetapi juga terhadap SPPG di seluruh Jawa Timur.

Evaluasi tersebut mencakup pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, hingga rantai distribusi makanan ke sekolah dan lembaga penerima manfaat.

"Kami berharap kejadian ini bisa menjadi pengingat bagi seluruh pihak pelaksana SPPG di Jawa Timur untuk terus menjaga standardisasi SOP. Bukan hanya pada produk akhirnya, melainkan juga pada seluruh pelaksanaan proses menuju produk tersebut," pungkas Cahyo.

Sikap tersebut sejalan dengan perhatian DPRD Jatim sebelumnya terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Cahyo pada Mei 2026 juga meminta penerapan SOP secara konsisten mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Baca Selengkapnya:

• Cahyo konsisten mendesak pengelolaan SPPG dilakukan secara profesional dengan penerapan SOP, higienitas, dan pengawasan distribusi untuk mencegah keracunan MBG

• Cahyo Harjo apresiasi pelaksanaan MBG di Surabaya sekaligus menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program 

Di tengah keprihatinan atas insiden tersebut, DPRD Jatim juga mengapresiasi penanganan terhadap para korban yang dinilai berlangsung cepat dan terkoordinasi.

Cahyo menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda, tim medis rumah sakit, serta pengasuh pondok pesantren yang sigap merujuk korban ke fasilitas layanan kesehatan.

"Insiden ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai niat baik memberi gizi anak justru mencelakai mereka karena prosedur diabaikan," tutupnya.

Pengawasan MBG Harus Berjalan dari Produksi hingga Distribusi

Pelaksanaan MBG sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jatim terkait keamanan pangan dan kualitas layanan SPPG. DPRD Jatim menegaskan bahwa SPPG harus dikelola secara profesional dan menerapkan standar higienitas dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

Insiden di Sidoarjo memperkuat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Namun, dugaan adanya SOP yang tidak dijalankan tetap perlu dibuktikan melalui investigasi pihak yang berwenang.

Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah diketahui melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Penghentian sementara operasional SPPG Kalitengah juga dilakukan sebagai bagian dari penanganan dan evaluasi.