Zeiniye Ingatkan Pelabuhan Jangkar Tak Paksakan Pelayaran saat Cuaca Buruk
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Zeiniye meminta pengelola Pelabuhan Jangkar mengutamakan keselamatan penumpang dan awak kapal ketika kondisi cuaca dan gelombang tidak mendukung. Pemantauan informasi BMKG, kelaikan kapal, dan kapasitas muatan dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum keberangkatan
Gelombang Tinggi Ancam Pelayaran, Zeiniye Minta Keselamatan Jadi Prioritas
SITUBONDO — Kondisi angin kencang dan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Jawa Timur menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi laut. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye, meminta aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam operasional penyeberangan di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
Zeiniye meminta pengelola pelabuhan dan operator penyeberangan memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan. Menurutnya, keberangkatan kapal tidak semestinya dipaksakan hanya untuk memenuhi jadwal reguler apabila kondisi cuaca dan perairan dinilai tidak aman.
“Keselamatan awak kapal dengan keselamatan penumpang itu menjadi target utama daripada sekadar menjalankan rute pelayaran sebagaimana rute reguler yang memang sudah biasa dilakukan,” tegas Zeiniye, Jumat (18/09/2026).
Kondisi Cuaca Harus Jadi Pertimbangan Keberangkatan
Zeiniye menilai Pelabuhan Jangkar memiliki peran penting dalam konektivitas antarpulau, terutama untuk menghubungkan Situbondo dengan sejumlah wilayah kepulauan di Jawa Timur dan sekitarnya.
Karena itu, risiko keselamatan pelayaran perlu dimitigasi secara ketat, terutama ketika terdapat informasi mengenai peningkatan kecepatan angin maupun gelombang yang berpotensi mengganggu perjalanan kapal.
BMKG pada pertengahan September 2026 memang mencatat peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur. Dalam prakiraan periode 15–17 September, Jawa Timur termasuk wilayah yang perlu mewaspadai angin kencang. BMKG juga mencatat kejadian angin kencang di Situbondo pada periode tersebut.
Sebelumnya, BMKG Maritim Tanjung Perak juga memprakirakan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Situbondo bagian timur pada periode 7–10 September 2026.
Meski demikian, informasi tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Pelabuhan Jangkar mengalami gelombang tinggi pada 18/09/2026. Karena itu, keputusan operasional tetap harus merujuk pada informasi cuaca maritim dan rekomendasi keselamatan yang berlaku pada waktu keberangkatan.
Zeiniye Minta Kelaikan Kapal Diperiksa
Selain kondisi cuaca, Zeiniye meminta pemeriksaan kelaikan kapal dilakukan secara disiplin sebelum keberangkatan.
Menurutnya, kondisi teknis kapal tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena berhubungan langsung dengan keselamatan penumpang dan awak kapal.
“Kelaikan kapal harus diperiksa total. Sekecil apa pun kerusakan, tunda keberangkatan. Jangan anggap minor,” pintanya.
Zeiniye juga meminta pengelola memperhatikan prakiraan angin, gelombang, dan informasi resmi BMKG sebagai bagian dari pertimbangan operasional.
Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan, menurutnya, jadwal keberangkatan harus ditempatkan setelah kepentingan keselamatan penumpang dan awak kapal.
Kapasitas Penumpang dan Barang Perlu Diawasi
Pengawasan terhadap kapasitas penumpang dan barang juga menjadi perhatian Zeiniye. Ia mengingatkan muatan kapal harus tetap mengikuti kapasitas dan ketentuan keselamatan yang berlaku, terlebih ketika kondisi perairan kurang mendukung.
Karena itu, pemeriksaan manifes, kapasitas angkut, kondisi kapal, serta informasi cuaca dinilai perlu dilakukan secara disiplin sebelum kapal diberangkatkan.
Perhatian terhadap keselamatan pelayaran sebelumnya juga disampaikan DPRD Jatim setelah kebakaran KMP Mutiara Sentosa I. Anggota Komisi D DPRD Jatim Abrari meminta evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan, mulai kondisi kapal hingga kesiapan penanganan keadaan darurat.
Baca selengkapnya: Tragedi KMP Mutiara Sentosa 2, Abrari Desak Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran dan Bantuan Maksimal bagi Korban
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga pernah mendorong pemeriksaan ketat terhadap kapal penumpang setelah sejumlah kecelakaan laut menjadi perhatian publik.
Baca selengkapnya: Abrari Dapil XIV DPRD Jatim Minta Pemeriksaan Ketat Seluruh Kapal Pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa 2
Keselamatan dan Kelancaran Penyeberangan Harus Berjalan Bersama
Kelancaran transportasi penyeberangan juga memiliki pengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Jawa Timur. Persoalan tersebut sebelumnya terlihat ketika antrean panjang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang mendorong Pemprov dan DPRD Jatim membahas langkah penanganan kemacetan dan kelancaran akses pelabuhan.
Baca selengkapnya: Antisipasi Macet 16 KM di Ketapang, Pemprov dan DPRD Jatim Dorong Rekayasa Kapal dan Rute Alternatif
Namun, Zeiniye menekankan bahwa kepentingan menjaga kelancaran rute reguler tidak boleh mengesampingkan standar keselamatan.
Ia berharap pengelola pelabuhan, operator kapal, serta instansi terkait konsisten menjalankan prosedur operasional dan memperhatikan informasi cuaca sebelum menentukan keberangkatan.
Dengan penerapan standar keselamatan, pemeriksaan kelaikan kapal, dan pengawasan muatan secara disiplin, risiko kecelakaan pelayaran akibat faktor teknis maupun kondisi perairan diharapkan dapat diminimalkan.
(Prabu)










