Antisipasi Macet 16 KM di Ketapang, Pemprov dan DPRD Jatim Dorong Rekayasa Kapal dan Rute Alternatif

SURABAYA — Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang yang sempat mengular hingga 16 kilometer kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur. Lonjakan arus penyeberangan Ketapang–Gilimanuk menuntut penanganan taktis yang lebih cepat dan terintegrasi antarinstansi.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memastikan Pemprov Jatim telah bergerak cepat dengan berkoordinasi langsung bersama Kementerian Perhubungan.

"Kemarin Pak Dirjen Perhubungan Darat itu kita sudah telepon, sudah diskusi. Saat ini sudah ada tiga kapal yang pakai sistem TBB (Tiba Bongkar Balik), jadi mereka tidak kemudian memuat lagi barang. Ini untuk mempercepat clearing antrean yang ada di Ketapang," ujar Emil usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (07/09/2026).

Langkah darurat itu, kata Emil, akan diperkuat dengan tambahan armada. Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan tiga kapal lain untuk menambah kapasitas angkut di lintasan.

"Tidak hanya itu, Pak Dirjen sedang memindahkan lagi tiga kapal lagi. Jadi ini akan menambah jumlah kapal," tambahnya.

Pemprov Siapkan Pelabuhan Alternatif

Selain menambah kapal, Pemprov Jatim juga mendorong optimalisasi pelabuhan alternatif. Dua titik yang disebut dalam skema tersebut adalah Pelabuhan Jangkar di Situbondo dengan rute menuju Padangbai, Bali, serta Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi.

"Seandainya satu kapal tadi bisa dialihkan menjadi Jangkar ke Padangbai di Bali, atau ditambah kapalnya di Jangkar. Dan yang ketiga Pelabuhan Tanjung Wangi. Harapannya ini kalau memang sudah siap, segera bisa dimobilisasi," pungkas Emil.

Pemerintah memang menyiapkan Pelabuhan Jangkar dan Tanjung Wangi sebagai jalur alternatif untuk mengurangi beban Pelabuhan Ketapang. Selain itu, tiga kapal telah menerapkan pola TBB dan tiga kapal tambahan disiapkan untuk memperkuat skema tersebut. 

Baca Selengkapnya: 

• Anggota Komisi D DPRD Jatim Nurul Huda mendorong intervensi APBN dan investasi untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Bangkalan guna memperkuat konektivitas dan ekonomi Madura

• Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menegaskan pembangunan Jalur Lingkar Timur (Jalitim) dan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) penting untuk mengatasi kemacetan serta memperkuat akses ekonomi dan pariwisata di Malang Raya

• Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi, menyatakan pembangunan Tol Malang–Kepanjen sangat dinantikan masyarakat Malang Raya karena diyakini mampu memangkas waktu tempuh, mengurai kemacetan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Kabupaten Malang

DPRD Jatim Desak Solusi Ketapang Tidak Bersifat Sementara

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menegaskan penanganan di Ketapang tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Diperlukan komitmen dan peta jalan yang jelas dari semua pemangku kepentingan.

"Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang," tegas Halim.

Politikus asal Madura itu mendesak Dinas Perhubungan Jatim, KSOP Ketapang–Gilimanuk, PT ASDP Indonesia Ferry, pemerintah daerah, hingga Kementerian Perhubungan segera duduk bersama menyusun road map jangka pendek, menengah, hingga panjang.

"Harus segera duduk bersama dan merumuskan solusi konkret. Jangan sampai masalah ini dibiarkan menggantung, sebab dampaknya sangat besar bagi kelancaran arus barang dan roda perekonomian antarpulau," ujarnya.

Halim juga menyoroti pentingnya pembagian tugas teknis yang jelas agar koordinasi tidak tumpang tindih. Menurutnya, kunci utama ada pada ketegasan mengeksekusi rekayasa lalu lintas dan percepatan infrastruktur.

"Kalau masing-masing pihak tidak bergerak secara terintegrasi dan punya garis penanganan yang sama, kasus penumpukan ini akan terus mengancam setiap ada kenaikan volume kendaraan. Komisi D DPRD Jatim minta ini jadi evaluasi total," pungkasnya.

TBB dan Rute Alternatif Diharapkan Urai Antrean

Kemacetan berulang di Ketapang dipicu oleh naiknya arus kendaraan logistik tujuan Bali dan NTB sekitar 19 persen. Situasi diperberat dengan adanya pekerjaan peningkatan kapasitas Dermaga Movable Bridge (MB) 2 Gilimanuk dari kapasitas 20–35 ton menjadi 50 ton. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Maret 2027. 

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono juga menyebut persoalan Ketapang–Gilimanuk tidak semata-mata disebabkan kekurangan kapal, tetapi keterbatasan jumlah dan kapasitas dermaga. Menurutnya, 56 kapal reguler tersedia di lintasan tersebut, tetapi tidak seluruhnya dapat beroperasi optimal karena keterbatasan kapasitas dermaga, terutama untuk kendaraan logistik berat.

Dengan kombinasi sistem TBB, tambahan kapal, dan pengalihan sebagian arus melalui pelabuhan alternatif, Pemprov Jatim berharap antrean dapat segera terurai tanpa mengganggu distribusi barang dan pergerakan ekonomi lintas pulau. (Budi)