Nurul Huda Dorong Intervensi APBN untuk Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Nurul Huda, S.H.I., M.H., mendorong intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kabupaten Bangkalan, Madura.

Menurut Nurul Huda, kebutuhan investasi pembangunan pelabuhan tersebut sangat besar sehingga sulit apabila seluruh pembiayaan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan direncanakan menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten Bangkalan. Pengembangannya juga membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan dan konektivitas menuju kawasan pelabuhan.

“Rencana percepatan pembangunan dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Socah dan Tanjung Bulu Pandan, membutuhkan intervensi APBN untuk menggaet investor guna mendukung realisasinya,” ujar Nurul Huda di Surabaya, Jumat (10/07/2026).

Nurul Huda Dorong Sinergi APBN dan Investasi

Politikus PPP tersebut menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan harus diikuti penguatan konektivitas antarkawasan sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Madura dan Jawa Timur.

Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan sebagai penggerak ekonomi daerah juga menjadi perhatian DPRD Jatim. Komisi C sebelumnya meninjau Pelabuhan Probolinggo dan menekankan pentingnya pengelolaan profesional BUMD agar infrastruktur pelabuhan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Baca Selengkapnya: Komisi C DPRD Jatim meninjau Pelabuhan Probolinggo untuk mendorong optimalisasi pengelolaan pelabuhan oleh BUMD sebagai penggerak perekonomian dan sumber pendapatan daerah

Konektivitas Pelabuhan Dinilai Penting bagi Madura

Nurul Huda mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi Jawa Timur tidak dapat hanya berorientasi pada konektivitas darat. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah kepulauan, Jawa Timur membutuhkan peningkatan konektivitas transportasi laut.

“Kami di Komisi D berharap visi dan misi Gubernur Jawa Timur, terutama berkaitan dengan infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah, bisa terealisasi. Jawa Timur tidak hanya membutuhkan konektivitas di daratan, tetapi juga konektivitas menuju wilayah kepulauan,” jelasnya.

Menurut dia, perbaikan infrastruktur pelabuhan perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana transportasi laut, termasuk peremajaan kapal penyeberangan.

Nurul Huda menilai peningkatan kualitas infrastruktur dan armada dapat memangkas waktu tempuh masyarakat menuju wilayah kepulauan.

“Proses penyeberangan bisa membutuhkan waktu enam hingga delapan jam. Nah, ketika infrastrukturnya bagus dan sarana transportasinya baik, waktu tempuh bisa dipercepat,” katanya.

Ia mengatakan konektivitas tersebut penting karena transportasi laut tidak hanya menunjang mobilitas sehari-hari, tetapi juga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

“Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ketika konektivitas antarwilayah sudah baik, saya kira pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga dapat meningkat,” ujarnya.

Pengembangan Pelabuhan Perlu Dukungan Lintas Pemerintahan

Nurul Huda menilai kapasitas APBD Jawa Timur terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama proyek berskala besar seperti pelabuhan.

Karena itu, menurut dia, pembiayaan dapat melibatkan pemerintah pusat maupun investasi swasta sepanjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

“APBD Jawa Timur tidak akan mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada di Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan pelabuhan dan konektivitas. Karena itu, pembangunan oleh swasta dimungkinkan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai.

“Apakah nantinya anggaran berasal dari pemerintah pusat atau melibatkan investor, yang terpenting tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Persoalan fasilitas dan pelayanan pelabuhan juga menjadi perhatian komisi lain di DPRD Jatim. Komisi B, misalnya, menemukan sejumlah kebutuhan peningkatan fasilitas saat melakukan monitoring Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu, Tuban, termasuk akses jalan, pengerukan kolam labuh, fasilitas kapal, dan pelayanan bagi nelayan.

Baca Selengkapnya: Komisi B DPRD Jatim menyoroti perizinan kapal, distribusi BBM bersubsidi, akses jalan, dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada nelayan

Pemprov Jatim Diminta Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Nurul Huda mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dapat dipercepat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait agar pelabuhan tersebut bisa segera terealisasi. Manfaatnya akan sangat besar ketika pelabuhan dapat diwujudkan sesuai visi pembangunan konektivitas,” jelasnya.

Menurut dia, intervensi APBN diperlukan mengingat besarnya kebutuhan investasi pembangunan pelabuhan.

“Intervensi APBN sangat diperlukan. Tinggal bagaimana jejaring pemerintah provinsi untuk mengakses APBN agar Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan bisa dibangun. Anggarannya sangat besar, sekitar Rp20 triliun. APBD Provinsi Jawa Timur tidak memungkinkan untuk membangun pelabuhan tersebut secara keseluruhan,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah mampu membuka ruang investasi sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat realisasi proyek.

Pelabuhan Diharapkan Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nurul Huda tetap optimistis Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dapat direalisasikan meskipun proses pembangunannya belum berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Pembangunan untuk kemaslahatan bersama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus kita optimistis. Maksimal atau tidaknya nanti bergantung pada perkembangan berikutnya. Yang penting, ada project planning yang baik,” ujarnya.

Ia menilai optimisme pemerintah harus dibarengi dengan perencanaan, koordinasi, dan skema pembiayaan yang jelas sehingga pelabuhan nantinya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Nurul Huda, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan layak dikembangkan karena dapat mendukung kebutuhan konektivitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Madura.

Gagasan menjadikan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan juga muncul di Tuban. Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Terintegrasi yang tidak sekadar berfungsi sebagai tempat sandar kapal, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan ekonomi perikanan.

Baca Selengkapnya: Ony Setiawan mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Terintegrasi di Tuban untuk memperkuat konektivitas, fasilitas perikanan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir

“Kalau kita berbicara kelayakan, saya kira Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan sangat layak. Sesuai kebutuhan masyarakat saat ini, keberadaannya sangat diperlukan,” kata Nurul Huda.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran aktif untuk mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan proyek tersebut.

“Saya berharap pelabuhan ini bisa segera terealisasi karena masyarakat sangat membutuhkannya. Karena itu, dibutuhkan intervensi APBN dan dorongan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pemerintah pusat dapat turut mempercepat realisasi pembangunan,” pungkasnya.