Demokrat Minta RAPBD Jatim 2027 Berorientasi pada Manfaat Masyarakat

Demokrat Pertanyakan RAPBD Jatim 2027: PAD Naik Tipis, Defisit Tembus Rp1 Triliun

SURABAYA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur meminta penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Kualitas belanja, ketepatan prioritas, serta manfaat anggaran bagi masyarakat dinilai perlu menjadi ukuran utama.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, M. Naufal Alghifary, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/09/2026).

Menurut Demokrat, pembahasan RAPBD 2027 perlu menguji keterkaitan antara alokasi anggaran, target kinerja, dan hasil pembangunan, terutama di tengah dinamika fiskal serta ketidakpastian perekonomian.

“Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya ditempatkan semata-mata sebagai proses untuk memenuhi kesesuaian administratif dan normatif antara Rancangan APBD dengan RKPD, KUA dan PPAS,” kata Naufal.

Ia menekankan kualitas belanja, ketepatan prioritas, keterukuran target kinerja, serta keterkaitan antara anggaran dengan hasil dan manfaat bagi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.

Pandangan tersebut memiliki titik temu dengan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim yang sebelumnya menekankan bahwa APBD bukan hanya instrumen administratif penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga sarana mengarahkan sumber daya publik secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Demokrat Soroti Target PAD Rp17,707 Triliun

Fraksi Demokrat juga mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2027 sebesar Rp17,707 triliun.

Menurut perhitungan Demokrat, target tersebut hanya meningkat sekitar 0,4 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Demokrat juga membandingkannya dengan realisasi PAD 2025 yang dalam bahan pemandangan umum fraksi disebut mencapai sekitar Rp18,4 triliun.

“Perlu dikembangkan mengenai kualitas penetapan target Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Demokrat meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan data pembanding setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut dinilai diperlukan untuk menilai potensi intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih terukur.

Permintaan tersebut sejalan pada aspek tertentu dengan catatan Banggar. Dalam pembahasan RAPBD 2027, Banggar meminta pemerintah menerapkan kehati-hatian dalam proyeksi pendapatan sekaligus mengoptimalkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan.

RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,016 Triliun

Struktur makro RAPBD Jatim 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp26,407 triliun dan belanja daerah sebesar Rp27,423 triliun.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto. Angka tersebut terkonfirmasi dalam catatan resmi Banggar DPRD Jatim.

Penerimaan pembiayaan direncanakan bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai sekitar Rp484,176 miliar. 

Pengeluaran tersebut terdiri atas pembentukan Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp275 miliar, pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp9,176 miliar, serta pemberian pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendukung Program Kredit Sejahtera (Prokesra).

Demokrat meminta pola pembiayaan tersebut dijelaskan secara transparan, termasuk aspek dasar hukum, tata kelola, dan akuntabilitasnya.

“Apakah pola penganggaran demikian dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan manajerial penggunaan dana-dana publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas?” tegas Naufal.

Banggar sebelumnya juga meminta komisi terkait memastikan urgensi, dasar hukum, dan tata kelola ketiga komponen pengeluaran pembiayaan tersebut, khususnya kesiapan Dana Cadangan Pilgub dan skema pengembalian pinjaman daerah agar tidak membebani fiskal pada masa mendatang.

Baca selengkapnya:APBD Jatim 2027 Defisit Rp1,016 Triliun, Banggar Beri Sejumlah Catatan

Kekeringan dan Risiko Pertanian Jadi Perhatian

Fraksi Demokrat turut meminta pemerintah memperhatikan risiko kekeringan, kebakaran hutan, serta persoalan ketersediaan air yang dapat berdampak terhadap sektor pertanian.

Naufal meminta Pemprov Jatim menjelaskan langkah antisipasi yang akan ditempatkan dalam RAPBD 2027, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.

“Untuk itu apa langkah pemerintah di tahun 2027 guna mengantisipasi hal-hal tersebut, khususnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam kerangka RAPBD Tahun Anggaran 2027?” kata Naufal.

Demokrat menilai mitigasi risiko perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan sehingga anggaran yang disiapkan dapat menjawab kebutuhan daerah secara terukur.

Infrastruktur hingga SDM Diminta Memiliki Target Terukur

Selain persoalan fiskal, Demokrat meminta Pemprov Jatim menjelaskan keterkaitan alokasi anggaran dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, serta pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Fraksi Demokrat juga meminta perangkat daerah menyampaikan laporan perkembangan atau progress report pelaksanaan program dan penyerapan anggaran selama APBD berjalan.

Perhatian turut diarahkan pada pendidikan inklusif, tunjangan guru SMK yang menjadi kewenangan provinsi, pembangunan infrastruktur, serta pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Demokrat, berbagai alokasi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka peningkatan produktivitas masyarakat dan upaya penurunan kemiskinan.

Banggar sebelumnya juga menekankan pentingnya kualitas belanja atau quality of spending. Dalam struktur RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp27,423 triliun, sementara belanja modal sekitar Rp1,679 triliun atau terkoreksi 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.

Baca selengkapnya: Banggar DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027 Rp26,4 Triliun, Minta Efisiensi Belanja

Demokrat Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Fraksi Demokrat menyatakan pembahasan RAPBD 2027 akan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan jawaban Gubernur serta masukan yang berkembang dalam tahapan pembahasan.

“Fraksi Partai Demokrat menyadari pula bahwa pembahasan RAPBD ini niscaya dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” pungkas Naufal.

Sebelum memasuki rangkaian pembahasan APBD 2027, sebanyak 120 anggota DPRD Jatim juga mengikuti pendalaman tugas yang difasilitasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri pada 16–19/09/2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut antara lain membahas perkembangan regulasi pemerintahan daerah serta pengelolaan dan penyusunan APBD.

Demokrat berharap pembahasan RAPBD Jatim 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memiliki target kinerja, tata kelola, dan manfaat pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(geh)