Komisi D Soroti Dermaga Bulusan, Potensinya untuk Urai Macet Ketapang Dicek

Komisi D DPRD Jatim Akan Cek Dermaga Bulusan, Rp6 Miliar Disiapkan

SURABAYA — Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur akan meninjau langsung Dermaga Bulusan di kawasan Ketapang, Banyuwangi. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus potensi pemanfaatannya dalam mendukung penanganan kepadatan kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang.

Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan rencana tersebut muncul setelah komisinya mengetahui adanya alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan.

“Ini kita rencananya Komisi D akan melihat secara langsung keberadaan Dermaga Bulusan di Ketapang,” kata Abdul Halim saat dikonfirmasi, Jumat (25/09/2026).

Pemprov Jatim memang telah mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan rencana tersebut ketika meninjau kawasan Pelabuhan Ketapang pada Selasa (22/09/2026). 

Dermaga Bulusan Diproyeksikan Bantu Kurangi Kepadatan

Menurut Halim, pembenahan Dermaga Bulusan menjadi relevan setelah kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dalam beberapa waktu terakhir.

Karena itu, penggunaan anggaran diminta benar-benar memberikan manfaat terhadap kelancaran pergerakan kendaraan dan aktivitas transportasi di kawasan tersebut.

“Selama itu digunakan untuk kegiatan pembangunan dalam rangka mengurangi kemacetan yang ada di Pelabuhan Ketapang dan kita ketahui itu terjadi beberapa minggu kemarin,” ujarnya.

Rencana optimalisasi tersebut juga berkaitan dengan posisi Dermaga Bulusan sebagai salah satu fasilitas yang berada di lahan milik Pemprov Jatim di kawasan Ketapang. Selain Bulusan, Pemprov memiliki lahan yang dimanfaatkan untuk Dermaga Movable Bridge (MB) 4 dan Dermaga LCM. 

Komisi D Akan Cek Kondisi Fisik Dermaga

Halim mengatakan Komisi D memperoleh informasi lebih rinci mengenai keberadaan dan rencana pembenahan Dermaga Bulusan ketika melakukan rapat dengar pendapat terkait perubahan anggaran.

“Terkait dengan pelabuhan ini, waktu hearing dengan Komisi D DPRD Jatim di perubahan anggaran itu kami melihat ada alokasi. Kami di Komisi D juga baru mengetahui kalau kita punya pelabuhan di luar Ketapang yang ada di Banyuwangi, yakni Dermaga Bulusan, Ketapang,” ungkapnya.

Komisi D selanjutnya berencana melihat langsung kondisi fasilitas tersebut serta penggunaan anggaran yang telah disiapkan.

Peninjauan juga diharapkan memberikan gambaran mengenai fungsi Dermaga Bulusan dalam sistem transportasi kawasan Ketapang dan peluang optimalisasinya.

Fasilitas Dolphin Rusak akibat Tertabrak Kapal

Pemprov Jatim menjelaskan Dermaga Bulusan pada dasarnya merupakan area docking kapal. Dalam beberapa waktu terakhir, fasilitas tersebut juga digunakan sebagai lokasi bongkar muat kapal pengangkut truk besar. 

Pemanfaatannya belum optimal karena terdapat kerusakan pada dolphin, yakni struktur penunjang untuk membantu proses sandar kapal. Wakil Gubernur Emil Dardak menyebut fasilitas tersebut rusak setelah tertabrak kapal. Pemprov meminta Dinas Perhubungan Jatim berkoordinasi dengan Syahbandar sebelum menentukan penanganannya agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono juga menjelaskan Dermaga Bulusan pada dasarnya berfungsi untuk melayani kapal yang hendak diperbaiki. Namun, karena kebutuhan penanganan kepadatan, fasilitas itu direncanakan dioptimalkan untuk mendukung aktivitas bongkar muat. 

Optimalisasi Dermaga Ketapang Sebelumnya Juga Disorot DPRD

Persoalan kapasitas layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi D DPRD Jatim.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono pada Juli 2026 mendukung penambahan kapasitas dermaga Ketapang–Gilimanuk. Menurutnya, peningkatan kapasitas dibutuhkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan sekaligus memperlancar distribusi logistik Jawa–Bali. 

Baca selengkapnya: Agung Mulyono Dukung Perluasan Dermaga Ketapang-Gilimanuk untuk Perkuat Distribusi Logistik Nasional

Perhatian terhadap penguatan infrastruktur pelabuhan di Banyuwangi juga pernah disampaikan Komisi D melalui Martin Hamonangan. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi dinilai berpotensi memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Jawa Timur. 

Baca selengkapnya: Potensial Disektor Regional, Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi Dibangun

Kewenangan Pengelolaan Perlu Diperjelas

Halim juga mengingatkan bahwa layanan penyeberangan Ketapang berada dalam ranah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, optimalisasi fasilitas milik Pemprov di kawasan tersebut memerlukan koordinasi antarpihak sesuai status aset dan kewenangan masing-masing.

“Karena kita tahu bahwa Ketapang ini kan kewenangan pemerintah pusat,” tegasnya.

Peninjauan Komisi D akan digunakan untuk melihat kondisi Dermaga Bulusan secara langsung, termasuk fasilitas yang tersedia serta kemungkinan optimalisasi aset tersebut.

Dengan pengecekan lapangan, Komisi D berharap memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan anggaran sekitar Rp6 miliar dan kontribusi Dermaga Bulusan terhadap upaya mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Ketapang.

(geh)