Eddy Soroti Impor Susu, Peternak Lokal Harus Diperkuat dari Hulu

Eddy Paripurna Dorong Penguatan Sapi Perah Peternak Lokal

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Eddy Paripurna mendorong penguatan peternak sapi perah dari sisi hulu sebagai salah satu langkah mengurangi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan susu dari luar negeri.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketersediaan pakan, kelembagaan peternak, serta kepastian penyerapan susu segar lokal.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah kebutuhan susu nasional yang hingga kini masih didominasi pasokan impor. Pemerintah pada Juni 2026 menyebut produksi dalam negeri baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional, sementara sekitar 80 persen masih dipenuhi melalui impor dalam bentuk setara susu bubuk. 

Eddy Dorong Penguatan Produksi dari Hulu

Eddy menilai tingginya ketergantungan impor menjadi sinyal perlunya memperkuat kapasitas produksi peternak sapi perah di dalam negeri.

Ia mendorong pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan susu melalui produk dari luar negeri, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi nasional dengan meningkatkan populasi sapi perah berkualitas.

“Ini alarm darurat bagi kedaulatan pangan kita! Ketika ketergantungan impor susu sudah mencapai 80 persen, itu artinya kita sedang menjajah peternak kita sendiri di rumah mereka sendiri. Kalau pemerintah mau serius mencapai swasembada, ubah paradigmanya: Impor sapinya, bukan susunya! Berikan amunisi hidup berupa sapi perah berkualitas kepada peternak lokal, biarkan mereka merawatnya, dan kita buktikan bahwa peternak kita bisa berjaya di negeri sendiri!” tegas Eddy, Rabu (30/09/2026).

Angka sekitar 80 persen yang disebut Eddy memiliki dasar dalam keterangan pemerintah. Namun, secara redaksional lebih presisi disebut sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, bukan berarti 80 persen susu yang beredar merupakan produk susu jadi impor. Kementerian Pertanian menyebut impor tersebut dalam bentuk setara susu bubuk. 

Penambahan Sapi Harus Dibarengi Pakan

Menurut Eddy, penguatan populasi ternak tidak dapat berdiri sendiri. Ketersediaan pakan menjadi salah satu faktor yang perlu dipastikan sebelum populasi sapi perah ditingkatkan.

“Jangan sampai sapi impor datang, tapi peternak malah pusing tujuh keliling memikirkan biaya pakan yang mahal dan lahan hijauan yang semakin menyempit,” katanya.

Catatan tersebut memiliki relevansi dengan kebijakan pemerintah pusat. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan pada Juni 2026 memperkuat koordinasi penyediaan lahan untuk pengembangan sapi perah, termasuk untuk mendukung kebutuhan pakan dan pengembangan peternakan secara berkelanjutan.

Karena itu, penambahan populasi sapi perah perlu memperhitungkan kesiapan pakan, lahan, kesehatan hewan, kemampuan peternak, serta infrastruktur pendukung agar peningkatan populasi dapat berujung pada peningkatan produksi.

Kepastian Pasar Susu Lokal Perlu Diperkuat

Selain populasi sapi dan pakan, Eddy mendorong adanya kepastian pasar bagi susu segar yang dihasilkan peternak lokal.

Menurutnya, penguatan produksi dari hulu harus diikuti dengan kemampuan rantai pasok menyerap hasil produksi peternak secara berkelanjutan.

Isu tersebut juga menjadi salah satu perhatian DPRD Jatim dalam pembahasan Raperda tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan. Komisi B menyatakan pengembangan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat daya serap dan posisi tawar peternak melalui kelayakan harga dalam kemitraan, pengolahan, penyimpanan, penyesuaian rantai distribusi, serta perluasan pasar. 

Baca selengkapnya: Raperda Hilirisasi Peternakan Dorong Peningkatan Nilai Tambah Produk

Rantai Dingin Susu Ikut Jadi Perhatian

Penguatan produksi susu lokal juga membutuhkan infrastruktur pascapanen yang memadai.

Dalam pembahasan Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan, Komisi B DPRD Jatim menyebut penyediaan pusat pendinginan (cooling center) dan rantai dingin (cold chain) sebagai bagian dari upaya mendukung penyerapan susu segar lokal. 

Raperda tersebut juga diarahkan untuk memastikan pengembangan hilirisasi tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi menghasilkan nilai tambah yang berdampak pada pendapatan peternak rakyat.

Baca selengkapnya: Komisi B DPRD Jatim Matangkan Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan

Hilirisasi Diharapkan Berpihak pada Peternak

Perhatian terhadap kesejahteraan peternak juga muncul dalam pandangan Fraksi PKS terhadap Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan.

FPKS DPRD Jatim meminta regulasi tersebut memastikan nilai tambah dari hilirisasi benar-benar dirasakan peternak rakyat, bukan hanya pelaku industri di bagian hilir. 

Baca selengkapnya: FPKS DPRD Jatim Dorong Hilirisasi Peternakan Berpihak pada Peternak

Bagi Eddy, upaya mengurangi ketergantungan susu impor pada akhirnya membutuhkan penguatan ekosistem secara menyeluruh. Penambahan populasi sapi perah perlu diikuti kesiapan pakan, peningkatan produktivitas, infrastruktur pendukung, dan kepastian pasar agar manfaatnya benar-benar dirasakan peternak lokal.

(Yudhie)