Blegur Prijanggono Dorong Pemerataan Layanan Publik di HUT Jatim ke-81

SURABAYA — Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Blegur Prijanggono dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Blegur meminta pemerintah daerah memastikan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Menurutnya, peringatan hari jadi perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelayanan publik sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Blegur Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

Blegur menilai peningkatan kualitas pelayanan dasar harus tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Timur.

Ia menyoroti perlunya kesinambungan program pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses masyarakat secara lebih inklusif.

Perhatian tersebut juga mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari penggerak perekonomian masyarakat.

Blegur berharap program kerakyatan dapat terus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kepentingan rakyat harus selalu ditaruh di atas segalanya. Peringatan hari jadi ini hendaknya menjadi pelecut semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung, dan memastikan tidak ada masyarakat Jatim yang tertinggal dalam gerak laju pembangunan,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Menurut Blegur, keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat pelayanan dan kesempatan ekonomi.

DPRD Jatim Didorong Terus Membuka Ruang Aspirasi

Selain pemerataan pelayanan, Blegur menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Ia menyatakan DPRD Jawa Timur akan terus membuka ruang penyampaian aspirasi serta mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pandangannya, aspirasi warga merupakan salah satu bahan penting untuk menilai kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

Karena itu, koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat.

Blegur juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan akan terus berkembang seiring perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Jatim Bersholawat di Gedung DPRD Jatim menjadi momentum doa bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Musyafak Rouf berharap petani dan nelayan memperoleh hasil serta harga yang lebih baik

• Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat menyebut Jatim Bersholawat sebagai ruang kebersamaan wakil rakyat dan masyarakat. Ia berharap Jawa Timur semakin maju, aman, dan sejahtera

• Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menekankan pentingnya kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam Jatim Bersholawat sebagai bagian dari Hari Jadi ke-81 Jawa Timur

Namun, Blegur dalam pernyataan ini secara khusus menekankan pelayanan dasar, penguatan UMKM, dan pemerataan manfaat pembangunan, bukan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program Trans Jatim tersebut.

Hari Jadi Jawa Timur Jadi Momentum Evaluasi Pembangunan

Blegur menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober 2026.

Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jawa Timur, kami mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Di usia yang semakin matang ini, tantangan pembangunan tentu semakin dinamis. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh masyarakat Jawa Timur menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata,” katanya.

Blegur berharap Jawa Timur terus berkembang sebagai daerah yang aman, harmonis, dan mandiri, sekaligus mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Ia menekankan bahwa momentum hari jadi perlu diikuti dengan kerja nyata pemerintah dan DPRD untuk memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata. (Yudhie)