Deni Wicaksono Dorong Peringatan Dini ISPA dan Kualitas Udara Jatim

SURABAYA — Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jawa Timur mendorong Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono meminta pemerintah memperkuat pencegahan melalui pemantauan kesehatan dan kualitas udara secara terpadu.

Deni menilai data penyakit pernapasan perlu dikaitkan dengan kondisi lingkungan, cuaca, serta sumber pencemaran agar pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan lebih awal.

Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah daerah menentukan langkah perlindungan masyarakat sebelum peningkatan kasus menimbulkan tekanan terhadap fasilitas kesehatan.

Deni Minta Data Kualitas Udara Terhubung dengan Kasus ISPA

Deni mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan pemantauan yang mengintegrasikan data kualitas udara, kondisi cuaca, titik panas, dan perkembangan penyakit pernapasan.

Informasi tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah kabupaten/kota menentukan prioritas pengawasan lingkungan dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami tentang kondisi udara dan langkah perlindungan yang harus dilakukan. Pada saat bersamaan, pemerintah harus memastikan pengawasan lingkungan dan kesiapan layanan kesehatan berjalan efektif,” ujar Deni, Minggu (11/10/2026).

Ia meminta hasil pemantauan dapat diakses masyarakat, terutama kelompok yang lebih rentan mengalami gangguan pernapasan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga dengan penyakit pernapasan.

Deni juga menekankan perlunya pengawasan partikel udara PM2.5 dan PM10, khususnya di kawasan dengan aktivitas kendaraan, industri, dan pembangunan yang tinggi.

Kasus ISPA Agustus 2026 Capai 212.914

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur yang dikutip dalam laporan, jumlah kasus ISPA pada Agustus 2026 mencapai 212.914.

Sementara itu, rata-rata laporan bulanan sepanjang Januari hingga September 2026 disebut mencapai 151.750 kasus, lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan 2025 sebanyak 111.393 kasus.

Kenaikan rata-rata tersebut mencapai sekitar 36,2 persen.

Lima wilayah dengan laporan kasus tertinggi meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Deni meminta daerah-daerah tersebut mendapat perhatian dalam penguatan surveilans penyakit pernapasan serta evaluasi kondisi lingkungan.

“Kalau kasus terus meningkat, pemerintah harus segera mengidentifikasi faktor risikonya. Wilayah dengan kasus tinggi perlu mendapat perhatian khusus, baik dari sisi kualitas udara, aktivitas yang berpotensi menghasilkan polusi, maupun kesiapan fasilitas kesehatannya,” katanya.

Menurutnya, peningkatan laporan ISPA perlu menjadi dasar evaluasi kebijakan kesehatan dan lingkungan, bukan hanya ukuran bertambahnya kebutuhan pengobatan.

Pengendalian Emisi Perlu Berjalan Bersama Pencegahan Penyakit

Deni menilai pemantauan penyakit pernapasan perlu diikuti pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas udara.

Ia menyebut aktivitas kendaraan bermotor, industri, konstruksi, dan pembakaran terbuka sebagai sejumlah sumber pencemaran yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Kondisi kemarau yang relatif kering juga menjadi faktor lingkungan yang perlu dipantau karena dapat memengaruhi paparan debu dan polutan di udara.

Namun, Deni mengingatkan bahwa peningkatan ISPA tidak dapat langsung dinyatakan seluruhnya disebabkan pencemaran udara.

Infeksi, kondisi cuaca, kepadatan penduduk, dan berbagai paparan lingkungan tetap perlu dianalisis secara bersamaan.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta berobat ketika sakit, sementara sumber pencemar yang berpotensi memperburuk kualitas udara tidak ditangani secara serius. Pengendalian emisi dan debu harus berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian pencemaran dan pencegahan penyakit dapat saling mendukung.

Kesiapan Fasilitas Kesehatan Juga Perlu Dipantau

Selain pengawasan lingkungan, Deni meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur memastikan fasilitas kesehatan memiliki kesiapan menghadapi peningkatan kunjungan pasien.

Perhatian tersebut mencakup ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, kapasitas ruang perawatan, serta pelayanan instalasi gawat darurat.

Dalam laporan yang disampaikan, RSUD dr. Darsono di Kabupaten Pacitan mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) sebesar 88 persen pada Oktober 2026.

Dengan kapasitas 196 tempat tidur, persentase tersebut setara dengan sekitar 172 tempat tidur terisi.

Angka keterisian itu disebut lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang berkisar 55–60 persen. Meski demikian, pihak rumah sakit menyatakan pelayanan masih berjalan normal.

Deni mengingatkan bahwa kondisi satu rumah sakit tidak dapat dijadikan gambaran seluruh fasilitas kesehatan di Jawa Timur.

Karena itu, pemerintah perlu menghimpun data dari berbagai rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kebutuhan pelayanan secara lebih menyeluruh.

DPRD Jatim Sebelumnya Soroti Kenaikan Influenza

Perhatian terhadap penyakit pernapasan juga muncul dalam sejumlah pemberitaan DPRD Jatim mengenai peningkatan influenza.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni sebelumnya menekankan pentingnya pencegahan penularan penyakit di masyarakat.

Baca selengkapnya: Sri Wahyuni sebelumnya menyoroti peningkatan influenza dan mengingatkan masyarakat mengenai langkah pencegahan penularan

Kesiapan fasilitas kesehatan turut menjadi perhatian anggota DPRD Jatim ketika laporan influenza A meningkat.

Baca selengkapnya: Benjamin sebelumnya meminta fasilitas kesehatan di Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kasus influenza A

Sementara itu, Puguh Wiji Pamungkas juga mendorong penguatan mitigasi oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur.

Baca selengkapnya: Puguh Wiji sebelumnya meminta Dinas Kesehatan Jatim memperkuat langkah mitigasi menyusul peningkatan kasus influenza

Lima Daerah Diusulkan Jadi Prioritas Pemantauan

Deni meminta Pemprov Jatim memprioritaskan evaluasi kesehatan dan kualitas udara di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kota Malang, dan Kabupaten Malang berdasarkan tingginya laporan kasus ISPA.

Ia berharap pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan kebutuhan pengawasan emisi, penyampaian informasi kesehatan, dan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan.

“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani dampak ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan pencegahan yang nyata, data yang terbuka, dan layanan kesehatan yang siap. Keselamatan serta kesehatan warga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Menurut Deni, penguatan pencegahan memerlukan kerja sama pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan pengelola lingkungan agar masyarakat memperoleh informasi serta perlindungan yang lebih baik. (Geh)