Puguh Wiji Pamungkas: Waspadai Influenza Tanpa Kepanikan

MALANG – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, M.M., mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan menyusul peningkatan aktivitas influenza. Langkah antisipasi dinilai perlu dilakukan secara terukur tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga 19 September 2026, proporsi positif influenza pada minggu ke-36 meningkat menjadi 46 persen dari 35 persen pada minggu sebelumnya.

Sebanyak 86 kasus influenza terdeteksi dari 185 spesimen yang diperiksa. Hasil pemeriksaan terdiri atas 76 kasus Influenza A (H1N1Pdm09), delapan kasus Influenza A (H3N2), dan dua kasus Influenza B (Victoria).

Meski terjadi peningkatan proporsi positif, Kementerian Kesehatan masih mengategorikan tingkat aktivitas influenza secara nasional dalam level rendah dan situasi terkendali. Karena itu, Puguh meminta masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara proporsional.

“Menurut saya masyarakat di Jawa Timur tidak perlu panik berlebihan. Pemerintah kita secara regulasi dan mitigasi sudah sangat berpengalaman, apalagi beberapa tahun yang lalu sudah menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa penyebarannya,” ujar Puguh.

Puskesmas hingga Rumah Sakit Perlu Siaga

Puguh menilai pengalaman penanganan penyakit menular sebelumnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kesiapan sistem kesehatan Jawa Timur.

Menurutnya, langkah antisipasi tidak cukup hanya dilakukan ketika jumlah pasien meningkat. Informasi mengenai perkembangan influenza dan prosedur penanganannya perlu lebih dahulu dipahami oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Karena itu, ia mendorong Dinkes Jawa Timur membangun koordinasi yang jelas dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter praktik, hingga tenaga dan kader kesehatan di tingkat desa.

Setiap fasilitas kesehatan, kata dia, perlu memahami mekanisme pelaporan dan penanganan apabila terjadi peningkatan kasus di wilayah masing-masing.

“Rumah sakit, klinik, puskesmas dan dokter praktik semuanya perlu diberikan notifikasi untuk bersiaga ketika terjadi lonjakan kasus influenza. Koordinasinya seperti apa, pendataannya seperti apa, itu harus jelas supaya penyebarannya bisa dimitigasi dan mata rantai penyebarannya tidak meluas,” tutur Puguh.

Dorongan peningkatan kesiapsiagaan tersebut juga pernah disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo. Ia meminta Dinkes Jawa Timur turun langsung memantau perkembangan Influenza A dan memperkuat langkah pencegahan di masyarakat.

Baca Selengkapnya: Rasiyo mendorong Dinkes Jatim melakukan pemantauan langsung, memperkuat pencegahan, serta mengoptimalkan edukasi masyarakat menghadapi kenaikan kasus Influenza A

Edukasi Kesehatan Jadi Lapisan Pencegahan

Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Puguh menempatkan edukasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mitigasi influenza.

Promosi kesehatan perlu diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga daya tahan tubuh, mengenali gejala influenza, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika membutuhkan pemeriksaan medis.

“Promosi kesehatan kepada masyarakat dan penyuluhan kesehatan perlu semakin digalakkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki daya tahan tubuh yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat,” jelasnya.

Puguh menilai penyampaian informasi kesehatan perlu diperkuat terutama di kawasan berpenduduk padat. Kota-kota seperti Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, dan Jember menjadi wilayah yang menurutnya membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan edukasi dan pencegahan.

Informasi Resmi Harus Mudah Diakses Masyarakat

Puguh juga meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh panduan yang mudah dipahami ketika mengalami gejala influenza.

Informasi tersebut perlu menjelaskan gejala yang harus diperhatikan, fasilitas kesehatan yang dapat dituju, serta prosedur pemeriksaan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.

“Protokol kesehatan yang dirilis resmi oleh pemerintah harus disosialisasikan. Masyarakat perlu tahu bagaimana mengenali gejala awal, ketika mengalami flu harus ke mana, kemudian apa yang harus dilakukan ketika harus mendapatkan pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit,” katanya.

Pendekatan berbasis informasi resmi juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni saat merespons isu super flu. Ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada tanpa panik serta menggunakan data kesehatan resmi sebagai dasar dalam menyikapi informasi mengenai penyakit menular.

Baca Selengkapnya: Sri Wahyuni mengajak masyarakat menyikapi isu influenza secara rasional, tidak panik, dan mengacu pada data serta informasi kesehatan resmi.

Surveilans dan Pelaporan Perlu Diperkuat

Puguh menilai kesiapsiagaan juga membutuhkan sistem pendataan yang dapat mendeteksi perubahan kondisi secara cepat.

Apabila terjadi peningkatan kasus di suatu daerah, data dari fasilitas kesehatan perlu terhubung dengan mekanisme koordinasi pemerintah sehingga langkah mitigasi dapat segera disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Penguatan surveilans juga penting agar kebijakan pemerintah tidak dibangun berdasarkan kekhawatiran atau informasi yang belum terverifikasi, melainkan perkembangan kasus yang terpantau melalui sistem kesehatan.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan perhatian Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im. Ia mendorong Dinkes Jawa Timur berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium untuk memantau perkembangan influenza secara berkala.

Baca Selengkapnya: Suli Da’im mendorong penguatan edukasi dan surveilans influenza melalui koordinasi Dinkes, rumah sakit, puskesmas, serta laboratorium tanpa menimbulkan kepanikan

Puguh: Waspada Tanpa Menimbulkan Kepanikan

Puguh menegaskan bahwa peningkatan proporsi positif influenza perlu menjadi perhatian, tetapi tidak semestinya memicu kekhawatiran berlebihan.

Menurutnya, kesiapan pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat perlu berjalan dalam satu sistem pencegahan. Pemerintah bertugas memastikan surveilans, koordinasi, dan layanan kesehatan berjalan, sementara masyarakat perlu memperoleh informasi yang tepat untuk melakukan pencegahan.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan pemerintah memiliki sistem mitigasi yang siap. Dengan begitu, kita bisa menghadapi peningkatan kasus influenza secara terukur tanpa menimbulkan kepanikan,” pungkasnya.