Komisi E DPRD Jatim Soroti Anggaran Pemuda Hanya Rp2,72 Miliar

SURABAYA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti alokasi program pemberdayaan pemuda yang hanya mencapai Rp2,725 miliar atau sekitar 2,35 persen dari total pagu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp115,93 miliar.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menilai pembangunan kepemudaan memerlukan perhatian yang seimbang dengan pembinaan olahraga prestasi. Menurutnya, anggaran pemerintah harus mampu mendukung peningkatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing generasi muda.

"Pembangunan kepemudaan harus mendapatkan perhatian seimbang karena generasi muda merupakan salah satu modal utama pembangunan Jawa Timur ke depan," katanya.

Sorotan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Komisi E terhadap perencanaan anggaran Dispora Jawa Timur dalam pembahasan RAPBD 2027.

Pemberdayaan Pemuda Hanya 2,35 Persen dari Pagu Dispora

Berdasarkan rincian RAPBD 2027, total pagu Dispora Jawa Timur tercatat sebesar Rp115,9 miliar. Dari jumlah tersebut, program pemberdayaan pemuda memperoleh alokasi Rp2,725 miliar.

Komisi E mendorong agar penganggaran sektor kepemudaan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan melalui pengembangan keterampilan, kreativitas, kewirausahaan, dan kapasitas organisasi pemuda.

Hikmah memandang penguatan kepemudaan perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Jawa Timur, terutama untuk menyiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi.

Sementara itu, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan direncanakan memperoleh anggaran Rp63,475 miliar. Sebesar Rp61,575 miliar di antaranya diarahkan untuk olahraga prestasi, sedangkan pembudayaan olahraga dialokasikan Rp1,9 miliar.

Perbedaan besaran alokasi tersebut menjadi perhatian Komisi E dalam mengevaluasi keseimbangan prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Komisi E Minta Transparansi Bonus Atlet dan Dana Hibah

Selain anggaran kepemudaan, Komisi E mencermati rencana belanja hibah Dispora Jawa Timur sebesar Rp41,75 miliar atau sekitar 36,01 persen dari total pagu.

Alokasi tersebut direncanakan untuk sejumlah organisasi, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp30 miliar, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Rp10 miliar, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebesar Rp1,5 miliar, serta Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Jawa Timur Rp250 juta.

Hikmah mengingatkan pentingnya verifikasi rencana anggaran biaya dan kejelasan peruntukan bantuan hibah agar penggunaannya memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Komisi E juga meminta pembatasan penggunaan hibah untuk pembiayaan operasional rutin yang tidak diperkenankan dicantumkan secara tegas dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena itu, Komisi E meminta klausul larangan tersebut dicantumkan secara tegas dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," ungkapnya.

Pengawasan juga diarahkan pada anggaran penghargaan atlet sebesar Rp13 miliar yang tercantum dalam perencanaan Dispora 2027.

Hikmah meminta agar mekanisme, kriteria, dan daftar penerima bonus atlet disampaikan secara transparan sehingga penghargaan dapat diberikan berdasarkan prestasi dan capaian yang terukur.

"Transparansi penting agar penghargaan kepada atlet benar-benar diberikan berdasarkan prestasi dan capaian yang terukur," terangnya.

Sarana Olahraga dan Pengelolaan Data Jadi Catatan

Dalam evaluasi RAPBD 2027, Komisi E turut menyoroti kebutuhan perencanaan infrastruktur olahraga milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Hikmah, pembinaan atlet perlu didukung ketersediaan fasilitas latihan yang layak dan berkelanjutan. Karena itu, Dispora didorong mulai menyusun kebutuhan pembangunan maupun revitalisasi sarana olahraga untuk dipertimbangkan pada tahun anggaran berikutnya.

"Kami mendorong Dispora mulai menyusun perencanaan kebutuhan infrastruktur olahraga untuk dimasukkan dalam tahun anggaran berikutnya," jelasnya.

Komisi E juga meminta penjelasan atas alokasi Belanja Prioritas Gubernur sebesar Rp14,35 miliar, termasuk sasaran program dan indikator hasil yang akan dicapai.

Selain itu, penguatan basis data keolahragaan yang memperoleh alokasi Rp50 juta turut menjadi perhatian. Pengelolaan informasi mengenai atlet, cabang olahraga, dan fasilitas olahraga dinilai perlu dilakukan secara lebih terintegrasi.

Untuk mendukung evaluasi, Komisi E meminta Dispora menyajikan data historis anggaran 2025 dan 2026 sebagai pembanding dalam menilai arah kebijakan serta efektivitas perencanaan belanja tahun 2027.

RAPBD 2027 Diharapkan Berikan Manfaat bagi Generasi Muda

Perhatian terhadap efektivitas anggaran Dispora memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan penganggaran yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf.

Dalam pemberitaan Musyafak Rouf Tegaskan APBD Jatim Harus Berpihak pada Rakyat, Ketua DPRD menekankan pentingnya memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur sebelumnya juga meminta agar alokasi RAPBD 2027 memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan dan hasil program yang dapat diukur.

Dalam konteks tersebut, pembahasan anggaran Dispora diharapkan dapat memperkuat pembangunan kepemudaan sekaligus mendukung pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan.

Komisi E menekankan bahwa evaluasi anggaran tidak hanya didasarkan pada besarnya nominal belanja, tetapi juga pada manfaat, ketepatan sasaran, dan pertanggungjawaban setiap program yang direncanakan. (Geh)