gerbang baru nusantara

Puguh Wiji Pamungkas Dorong Pemetaan Zona Rawan Longsor Susulan di Malang

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah melakukan pemetaan zona rawan longsor susulan di Kabupaten Malang. Ia juga mengapresiasi respons BPBD serta mendorong optimalisasi anggaran untuk mempercepat penanganan infrastruktur dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Try Wahyudi
Selasa, 03 November 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong pemetaan kawasan rawan longsor susulan di Kabupaten Malang.

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan zona rawan longsor susulan menyusul bencana tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mencegah bertambahnya korban dan kerusakan akibat bencana.

Puguh menilai penanganan tanah longsor tidak cukup hanya berfokus pada pembersihan material dan pemulihan infrastruktur. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi kawasan yang masih berpotensi mengalami pergerakan tanah agar masyarakat memahami lokasi berbahaya dan area yang relatif aman.

Bencana tanah longsor yang terjadi pada Senin (02/11/2026) dilaporkan melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang, antara lain Kecamatan Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, dan Bantur. Sementara itu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan turut mengalami banjir dan gangguan akses akibat meningkatnya debit air serta longsor di sejumlah lokasi.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, hujan berintensitas sedang hingga tinggi menjadi pemicu bencana yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas masyarakat. 

Puguh Tekankan Pemetaan Potensi Longsor Susulan

Puguh mengingatkan bahwa karakteristik geografis sejumlah wilayah Kabupaten Malang yang memiliki lereng dan perbukitan memerlukan pendekatan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Menurutnya, pemetaan daerah rawan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai ancaman longsor susulan, terutama ketika curah hujan masih tinggi.

Ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentaheliks, yakni kerja sama pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam upaya pengurangan risiko bencana.

"Bencana seperti ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah yang secara kontur tanah memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir. Oleh karena itu, konsepsi penanggulangan bencana harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran pentahelix untuk mengurangi derajat keparahan bencana," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (03/11/2026).

Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyampaian informasi mengenai zona berbahaya, penyiapan jalur evakuasi, serta penentuan langkah perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.

Apresiasi Respons BPBD dan Dorongan Pemulihan Akses Jalan

Selain menekankan pentingnya mitigasi, Puguh mengapresiasi langkah BPBD Kabupaten Malang yang bergerak melakukan peninjauan lokasi serta penanganan darurat, termasuk pengerahan alat berat untuk membersihkan material longsor.

Ia berharap penanganan tersebut terus dipercepat, terutama pada infrastruktur vital yang berperan dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Kecamatan Tirtoyudo dan kawasan sekitarnya. Menurut Puguh, gangguan akses jalan akibat longsor perlu segera ditangani melalui solusi darurat agar aktivitas warga tidak terhambat berkepanjangan.

Perhatian terhadap infrastruktur tersebut sejalan dengan kondisi lapangan yang dilaporkan BPBD Kabupaten Malang. Material longsor sempat menutup jalur Malang-Lumajang di Kecamatan Ampelgading serta mengganggu sejumlah akses penghubung antardesa di wilayah terdampak. 

Puguh Dorong Optimalisasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Puguh juga meminta pemerintah kabupaten dan provinsi mengoptimalkan dukungan anggaran melalui program penanggulangan bencana yang telah tersedia.

Menurutnya, intervensi anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama penanganan infrastruktur terdampak dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi.

"Saya berharap adanya alokasi intervensi anggaran yang optimal dari program-program yang dimiliki oleh BPBD maupun pemerintah kabupaten dan provinsi," katanya.

Ia berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Puguh menilai keterpaduan antara penanganan langsung, pemetaan risiko, dan dukungan anggaran diperlukan agar upaya penanggulangan bencana tidak berhenti pada respons setelah kejadian, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman berikutnya.

DPRD Jatim Sebelumnya Soroti Pentingnya Mitigasi Longsor

Perhatian terhadap penguatan mitigasi bencana sebelumnya juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur ketika tanah longsor melanda kawasan wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, pada Januari 2026.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im, meminta pemerintah dan BPBD segera melakukan koordinasi lintas instansi agar penanganan bencana berjalan efektif dan dampaknya tidak meluas.

Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Timur, Hartono, turut menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan pengawasan aktivitas yang dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana. 

Hartono juga mengingatkan perlunya mitigasi di wilayah pegunungan Jawa Timur. Menurutnya, kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem perlu disertai langkah antisipasi untuk menekan potensi kerugian material maupun korban jiwa. 

Dorongan Puguh Wiji Pamungkas mengenai pemetaan zona rawan longsor susulan di Kabupaten Malang memperluas perhatian terhadap mitigasi berbasis risiko, sekaligus menegaskan pentingnya pemulihan infrastruktur dan perlindungan masyarakat di kawasan rawan bencana. (Yudhie)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu