gerbang baru nusantara

Komisi E DPRD Jatim Soroti Pos Mi Instan BPBD Rp17,24 Miliar

Komisi E DPRD Jatim menyoroti pos mi instan senilai Rp17,24 miliar dalam RAPBD BPBD Jawa Timur 2027. Hikmah Bafaqih meminta pemeriksaan persediaan, audit logistik, dan evaluasi distribusi bantuan agar anggaran kebencanaan digunakan secara efektif serta tepat sasaran.

Gegeh Bagus S
Jumat, 30 Oktober 2026
Bagikan img img img img

SURABAYA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meminta evaluasi terhadap perencanaan anggaran logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu yang menjadi sorotan ialah alokasi pada pos pengadaan mi instan sebesar Rp17,24 miliar.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi E sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, dalam rapat paripurna penyampaian laporan komisi atas pembahasan Raperda APBD 2027 di Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Menurut Hikmah, besarnya alokasi anggaran logistik kebencanaan perlu didukung perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan, dan sistem distribusi yang terukur agar penggunaannya tepat sasaran.

Anggaran Logistik BPBD Jatim Capai Rp67,09 Miliar

Dalam laporan Komisi E, total belanja pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 tercatat sebesar Rp130,44 miliar.

Dari jumlah tersebut, subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana memperoleh alokasi Rp67,09 miliar atau sekitar 51,44 persen dari total belanja yang direncanakan.

"Di dalamnya terdapat pengadaan mie instan senilai Rp17,24 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk selimut Rp9,51 miliar, velbed sebanyak 1.901 unit senilai Rp5,90 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, terpal Rp2,75 miliar, serta kasur lipat Rp2,12 miliar," ungkap Hikmah.

Komisi E menilai besarnya alokasi untuk logistik penyelamatan dan evakuasi perlu disertai penjelasan kebutuhan secara terperinci, terutama mengenai jumlah barang, kondisi persediaan, dan proyeksi distribusi bantuan ke kabupaten/kota.

Komisi E Ingatkan Risiko Penumpukan dan Kedaluwarsa Logistik

Hikmah mengingatkan bahwa pengadaan logistik kebencanaan dalam jumlah besar berpotensi tidak efektif apabila tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

"Komisi E mengingatkan, tanpa data persediaan yang akurat dan proyeksi kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, pengadaan logistik berpotensi menimbulkan persoalan baru," jelasnya.

Persoalan yang dimaksud mencakup kemungkinan penumpukan barang di gudang, kedaluwarsa, tumpang tindih pengadaan dengan pemerintah kabupaten/kota, serta berkurangnya manfaat bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Karena itu, Komisi E meminta BPBD Jawa Timur menyampaikan justifikasi kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kesesuaian volume barang dengan peta risiko dan kebutuhan penanganan bencana di setiap daerah.

Evaluasi tersebut diperlukan agar anggaran kebencanaan tidak hanya berorientasi pada besarnya pengadaan barang, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas distribusi dan kesiapan bantuan saat terjadi keadaan darurat.

DPRD Jatim Rekomendasikan Audit Logistik dan Evaluasi Belanja

Selain pengadaan logistik, Komisi E turut menyoroti komposisi belanja BPBD Jawa Timur pada RAPBD 2027.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, belanja operasi mendominasi struktur anggaran sebesar 89,65 persen, sedangkan belanja modal tercatat 10,35 persen. Sementara itu, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan belanja transfer pada RKA BPBD tercatat nihil.

Komposisi tersebut menjadi perhatian Komisi E karena kesiapsiagaan bencana memerlukan dukungan sarana, prasarana, serta kemampuan penanganan darurat yang memadai.

Sebagai tindak lanjut, Komisi E merekomendasikan BPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pemeriksaan fisik persediaan atau stock opname dan audit logistik kebencanaan secara menyeluruh.

Komisi E juga meminta penguatan pengendalian belanja barang dan jasa agar setiap pengadaan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

"Selain itu, Komisi E meminta pengujian kelayakan terhadap anggaran Operasi Modifikasi Cuaca sebesar Rp4,63 miliar dan dropping air bersih senilai Rp1,2 miliar," terang Hikmah.

Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Jadi Perhatian DPRD Jatim

Perhatian terhadap pengelolaan logistik tersebut sejalan dengan dorongan DPRD Jawa Timur untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario penanganan multi-bencana yang terintegrasi, termasuk kejelasan prosedur evakuasi, kesiapan logistik, dan kecepatan penyaluran bantuan.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pemberitaan Renny Pramana Desak Pemprov Jatim Siapkan Skenario Multi-Bencana.

Anggota Komisi E lainnya, Suli Da’im, juga menyoroti perlunya penguatan mitigasi dan pencegahan bencana agar penanganan tidak hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

Pandangan tersebut termuat dalam artikel Suli Da’im Soroti Mitigasi Bencana Jatim.

Melalui evaluasi RAPBD 2027, Komisi E menekankan pentingnya akuntabilitas belanja kebencanaan agar pengadaan logistik, kesiapan infrastruktur, dan distribusi bantuan dapat mendukung kebutuhan masyarakat secara efektif.

(Geh)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu