gerbang baru nusantara

Puguh Wiji Pamungkas Minta Pengurusan Label Nutrisi UMKM Dipermudah

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah mempermudah pengurusan label nutrisi produk makanan dan minuman bagi UMKM. Ia mendorong pendampingan teknis, penyederhanaan prosedur, serta keringanan biaya agar perlindungan konsumen tidak menghambat keberlangsungan usaha mikro dan kecil.

Yuli Iksanti
Jumat, 30 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah memberikan pendampingan dan kemudahan pengurusan label nutrisi agar tidak menambah beban biaya pelaku UMKM.

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah memastikan rencana penerapan label nutrisi pada kemasan makanan dan minuman tidak menambah beban biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendampingan, kemudahan administrasi, dan fasilitasi biaya dinilai penting agar kebijakan perlindungan konsumen tetap sejalan dengan keberlangsungan usaha kecil.

Puguh menilai pencantuman informasi nutrisi pada produk pangan merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi informasi produk dan perlindungan konsumen. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku UMKM, terutama usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya.

“Program ini bagus sebagai langkah untuk memberikan jaminan keamanan pangan. Tetapi, di sisi lain, pemerintah juga harus hadir untuk mendampingi dan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM, terutama yang masih berskala mikro dan kecil,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut.

Puguh Dorong Pendampingan dan Keringanan Biaya Label Nutrisi

Menurut Puguh, penerapan ketentuan label nutrisi perlu disertai mekanisme pelayanan yang sederhana dan mudah dijangkau. Pemerintah diharapkan menyediakan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan agar pelaku usaha memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain prosedur administrasi, biaya pemenuhan ketentuan label nutrisi menjadi perhatian. Tambahan pengeluaran berpotensi memengaruhi kondisi keuangan usaha mikro, terutama bagi pelaku usaha yang masih berupaya menjaga keberlangsungan produksi dan pemasaran.

“Kalau perlu, pengurusannya digratiskan dan aksesnya dipermudah. Pelaku UMKM harus didampingi, diberi tahu apa saja yang harus dilakukan, kemudian difasilitasi,” tegasnya.

Puguh mengingatkan bahwa kemampuan setiap pelaku usaha berbeda. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan skala usaha dalam menyusun mekanisme penerapan kebijakan agar pelaku usaha kecil tidak menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan usaha dengan kapasitas modal dan administrasi yang lebih kuat.

Perlindungan Konsumen dan Keberlangsungan UMKM Harus Sejalan

Puguh menekankan bahwa peningkatan standar informasi produk pangan tidak seharusnya menghambat perkembangan UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen sekaligus kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan.

Fasilitasi Pemerintah Jadi Kunci Penerapan Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan layanan pendampingan yang mudah diakses, khususnya bagi pelaku usaha mikro di sektor makanan dan minuman. Dengan demikian, upaya meningkatkan transparansi informasi nutrisi dapat berjalan tanpa menimbulkan beban administrasi dan biaya yang berlebihan.

“Pemerintah harus melihat persoalan ini secara utuh. Kebutuhan untuk memberikan jaminan keamanan pangan harus berjalan beriringan dengan kemampuan dan kepentingan pelaku UMKM. Jangan sampai tujuan melindungi konsumen justru menjadi beban tambahan bagi usaha kecil karena tidak disertai pendampingan dan fasilitasi,” pungkasnya.

(Yulie Iksanti)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu