Musyafak Rouf Tegaskan APBD Jatim Harus Berpihak pada Kesejahteraan

SURABAYA — Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta pemerataan pembangunan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pemerintah, serta pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penegasan tersebut disampaikan Musyafak dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari peningkatan indikator ekonomi apabila manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Musyafak Tekankan Prioritas Anggaran untuk Kebutuhan Masyarakat

Musyafak menilai penganggaran daerah harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berjalan bersama upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan,” tuturnya.

Menurut Musyafak, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang luas melalui sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Potensi tersebut perlu dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat agar peningkatan kegiatan ekonomi dapat diikuti perbaikan kualitas hidup.

Perhatian terhadap pemanfaatan sumber daya daerah untuk kesejahteraan juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni.

Baca selengkapnya: Sri Wahyuni sebelumnya mendorong pemanfaatan sumber daya alam Bojonegoro agar potensi ekonomi daerah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Pemberitaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Musyafak mengenai pentingnya memastikan potensi ekonomi daerah menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

DPRD Jatim Perkuat Fungsi Pengawasan Program Pemerintah

Musyafak menyampaikan bahwa DPRD Jawa Timur memiliki tiga fungsi utama yang perlu dijalankan untuk mendukung pembangunan daerah, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi pembentukan perda, DPRD berperan dalam pembahasan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, fungsi penganggaran dijalankan bersama pemerintah daerah dalam pembahasan APBD agar alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.

Adapun fungsi pengawasan diperlukan untuk menilai pelaksanaan program pemerintah, termasuk ketepatan sasaran, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Musyafak menekankan bahwa penguatan ketiga fungsi tersebut harus didukung hubungan kerja yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Sinergi dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, kerja sama antarlembaga diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan mekanisme pengawasan.

Pengembangan Ekonomi Desa Jadi Bagian Pemerataan

Musyafak juga mengingatkan bahwa pembangunan Jawa Timur harus menjangkau wilayah perdesaan dan tidak hanya berpusat pada kawasan dengan aktivitas ekonomi yang telah berkembang.

Penguatan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan untuk memperluas manfaat pertumbuhan daerah.

Dalam konteks tersebut, pengembangan koperasi desa menjadi salah satu isu yang sebelumnya mendapat perhatian anggota DPRD Jatim.

Baca selengkapnya: Benjamin Kristianto sebelumnya menyampaikan optimisme terhadap peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan

Pemberitaan tersebut berkaitan dengan penguatan ekonomi desa, meskipun Musyafak dalam sambutannya tidak secara khusus membahas pelaksanaan program KDMP.

Sinergi Pemerintah Diperlukan untuk Mendukung Pembangunan

Musyafak menilai pembangunan Jawa Timur memerlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai unsur masyarakat.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta generasi muda dalam mendukung pengembangan potensi daerah.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian dari perhatian DPRD Jatim dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Baca selengkapnya: Blegur Prijanggono sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

Pemberitaan tersebut menjadi konteks mengenai pentingnya hubungan kebijakan pusat dan daerah, tetapi tidak secara langsung membahas fungsi penganggaran DPRD dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur.

HUT ke-81 Jatim Jadi Momentum Evaluasi Pembangunan

Dalam sambutannya, Musyafak mengajak seluruh pihak menggunakan momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menghadapi tantangan ke depan.

“Peringatan Hari Jadi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi tantangan, serta memperkuat komitmen bersama menyongsong masa depan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan generasi muda untuk meningkatkan kompetensi, menguasai perkembangan teknologi, serta menjaga integritas dan kepedulian sosial.

Menurut Musyafak, keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

Ia berharap semangat Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” dapat diwujudkan melalui kebijakan yang meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

Dengan menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan secara optimal, DPRD Jatim diharapkan dapat terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Wan)