gerbang baru nusantara

Sri Wahyuni Minta Kesiapsiagaan Bencana di Jatim Diperkuat Saat Musim Hujan

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menyusul rentetan bencana di Lumajang, Malang, dan Trenggalek. Ia menekankan pentingnya keselamatan warga, kesiapan evakuasi, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas instansi.

Yuli Iksanti
Senin, 02 November 2026
Bagikan img img img img
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni meminta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana saat musim hujan.

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas sebelum risiko bencana semakin meluas.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul rentetan bencana yang terjadi di Jawa Timur, mulai dari banjir lahar hujan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tanah longsor di Kabupaten Malang, hingga pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang di Kabupaten Trenggalek.

Sri Wahyuni menilai peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi. Kesiapan personel, sarana penyelamatan, dan sistem peringatan dini perlu dipastikan berjalan secara optimal.

“Rentetan bencana yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur harus menjadi perhatian serius kita bersama. Saya meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan. Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi, mitigasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini,” ujar Sri Wahyuni, Senin (02/11/2026).

Sri Wahyuni Soroti Rentetan Bencana di Jawa Timur

Salah satu bencana yang menjadi perhatian ialah banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menerjang sejumlah kawasan di Kabupaten Lumajang pada Senin (02/11/2026).

Aliran lahar hujan dilaporkan menyebabkan tanggul di kawasan Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari, jebol. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), getaran banjir lahar hujan terekam selama sekitar enam jam. 

Laporan awal BPBD Kabupaten Lumajang juga mencatat tiga rumah mengalami kerusakan pada bagian teras, sementara sepuluh rumah lainnya terancam mengalami kerusakan. Sekitar 500 warga di Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, turut dilaporkan terdampak genangan banjir. 

Bencana akibat cuaca ekstrem juga terjadi di Kabupaten Trenggalek. Sebuah pohon trembesi tumbang di ruas jalan nasional Trenggalek–Tulungagung, tepatnya di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, pada Senin (02/11/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon dan harus mendapatkan penanganan medis. 

Sementara itu, banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang menyebabkan gangguan akses transportasi serta kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Malang Selatan.

Menurut Sri Wahyuni, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai jenis bencana yang dapat terjadi di wilayah berbeda dalam waktu berdekatan.

DPRD Jatim Tekankan Keselamatan Warga dan Kesiapan Evakuasi

Sri Wahyuni mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di sekitar lereng perbukitan, bantaran sungai, dan kawasan rawan banjir maupun tanah longsor.

Politikus Partai Demokrat tersebut meminta masyarakat memperhatikan perubahan kondisi lingkungan serta tidak memaksakan aktivitas ketika cuaca berpotensi membahayakan keselamatan.

“Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. Saya mengimbau masyarakat tidak memaksakan aktivitas ketika hujan deras, angin kencang, atau kondisi alam tidak memungkinkan. Hindari berteduh di bawah pohon besar, jauhi aliran sungai ketika terjadi hujan di kawasan hulu, dan segera menjauh dari lereng apabila muncul retakan tanah atau tanda-tanda longsor,” tegasnya.

Selain kewaspadaan masyarakat, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan jalur evakuasi, tempat pengungsian, kebutuhan logistik, peralatan penyelamatan, dan layanan kesehatan.

Koordinasi antara BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD kabupaten/kota juga perlu diperkuat agar penyampaian peringatan dini serta penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Penanganan Bencana

Sri Wahyuni menilai penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat.

Menurutnya, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan informasi mengenai potensi bahaya dapat segera diterima masyarakat, sekaligus mempercepat mobilisasi bantuan ketika bencana terjadi.

“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha hingga masyarakat. Jangan sampai keterlambatan informasi dan koordinasi membuat dampak bencana semakin besar,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan langkah mitigasi selama periode cuaca ekstrem, termasuk dengan memantau kawasan rawan serta memastikan kesiapan sarana penanggulangan bencana.

Masyarakat juga diajak saling mengingatkan, menjaga kondisi lingkungan, dan segera melaporkan tanda-tanda bahaya kepada aparat maupun petugas kebencanaan.

“Yang terpenting adalah kita semua harus lebih waspada dan peduli terhadap keselamatan sesama. Pemerintah harus hadir dengan kesiapsiagaan dan tindakan nyata, sementara masyarakat juga harus disiplin mengikuti imbauan petugas. Jangan menganggap remeh perubahan cuaca karena bencana bisa terjadi sewaktu-waktu,” pungkasnya.

DPRD Jatim Sebelumnya Dorong Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pascabencana

Perhatian terhadap kesiapsiagaan dan penanganan bencana sebelumnya juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

Misery Efendi, pada kesempatan lalu, meminta percepatan perbaikan infrastruktur terdampak bencana, terutama jembatan dan jalan di wilayah selatan Jawa Timur.

Dorongan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemulihan konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat setelah terjadi bencana. 

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im, menekankan perlunya perbaikan strategi mitigasi agar penanganan bencana tidak terus-menerus berfokus pada respons setelah kejadian. 

Perhatian serupa disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana. Renny mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun skenario penanganan bencana secara terintegrasi, termasuk pembagian tugas, penentuan prioritas, dan kesiapan bantuan ketika beberapa bencana terjadi secara bersamaan. 

Perhatian Sri Wahyuni menguatkan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi dalam menghadapi musim hujan. Hal ini menjadi penekanan bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan langkah pencegahan, koordinasi yang kuat, dan kesiapan penanganan darurat di seluruh wilayah Jawa Timur.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu