gerbang baru nusantara

Musyafak Rouf Minta Kepala Biro BUMD-BLUD Jatim Bebas Titipan Politik

Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rouf meminta pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD mengutamakan kompetensi, integritas, serta rekam jejak calon pejabat. Ia mengingatkan agar jabatan strategis tersebut tidak menjadi ruang akomodasi tim sukses, sementara Pemprov Jatim tengah memproses asesmen calon kepala biro.

Gegeh Bagus S
Rabu, 28 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf menekankan pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD, Rabu (28/10/2026).

SURABAYA — Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengutamakan kompetensi dan rekam jejak dalam pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia mengingatkan agar posisi strategis tersebut tidak dijadikan sarana mengakomodasi kepentingan politik atau tim sukses.

Menurut Musyafak, pembentukan biro khusus pengelola BUMD dan BLUD harus menghasilkan perbaikan tata kelola, bukan sekadar menambah struktur organisasi. Karena itu, pejabat yang ditunjuk perlu memiliki kemampuan manajerial dan memahami persoalan yang dihadapi perusahaan daerah maupun unit pelayanan publik.

“Harapan kami, Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD ke depan ditangani orang-orang yang punya kapasitas dan profesional. Jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban, tetapi harus membawa progres yang baik,” ujar Musyafak seusai rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).

Pengisian Jabatan Harus Berbasis Kompetensi

Musyafak menegaskan bahwa pertimbangan profesionalisme perlu menjadi dasar penempatan pejabat pada posisi yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan pelayanan masyarakat.

Ia mengingatkan agar pengisian jabatan tidak didasarkan pada kedekatan dengan kelompok tertentu atau keterlibatan seseorang dalam kontestasi politik.

“Yang harus dikedepankan itu profesionalisme. Jabatan strategis seperti ini harus diisi orang yang memang mampu bekerja dan punya kapasitas. Jangan sampai hanya karena dianggap sebagai tim sukses, kemudian ditempatkan pada posisi tersebut,” tegasnya.

Menurut Musyafak, calon kepala biro perlu memiliki pemahaman mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan strategi pengembangan usaha. Kompetensi tersebut diperlukan untuk membantu memperbaiki kinerja BUMD sekaligus memastikan pengelolaan BLUD berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

BUMD Dituntut Lebih Produktif, BLUD Perkuat Pelayanan

Musyafak berharap keberadaan biro baru dapat mendorong peningkatan kesehatan usaha BUMD dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, pembinaan BLUD perlu memperhatikan efisiensi pengelolaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua bidang tersebut memiliki karakteristik berbeda sehingga ukuran keberhasilannya juga perlu disesuaikan.

“Intinya, tempatkan orang sesuai kapasitasnya. Kalau yang dipilih profesional dan mengerti bidangnya, harapannya bisa membawa kemajuan. BUMD harus semakin sehat, kontribusinya kepada daerah meningkat, dan BLUD juga semakin profesional dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Perhatian terhadap kinerja biro baru sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa. Ia menegaskan bahwa pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD harus menghasilkan perbaikan tata kelola, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan.

Baca selengkapnya: Dedi Irwansa dorong biro BUMD-BLUD menghasilkan perubahan kinerja.

Pemprov Jatim Proses Pengisian Kepala Biro

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD tengah diproses melalui asesmen calon pejabat.

Penentuan pejabat yang akan memimpin biro tersebut berada pada kewenangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan tetap mengikuti ketentuan pengisian jabatan yang berlaku.

Pemprov Jatim sempat mempertimbangkan kemungkinan melibatkan tenaga profesional dari luar aparatur sipil negara (ASN). Namun, opsi tersebut menghadapi batasan regulasi pemerintah pusat sehingga pengisian jabatan diarahkan mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Musyafak berharap proses seleksi dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menerjemahkan pembentukan biro baru menjadi peningkatan kinerja BUMD dan mutu pelayanan BLUD.

(Geh)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu