gerbang baru nusantara

Puguh Wiji Pamungkas Usulkan Regulasi Daerah di Kota Malang

Anggota DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong Pemerintah Kota Malang mengkaji regulasi daerah terkait isu LGBT. Ia mengusulkan pelibatan perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat. Usulan tersebut masih berupa pandangan legislator dan perlu mempertimbangkan batas kewenangan daerah serta perlindungan hak warga negara.

Try Wahyudi
Selasa, 27 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyampaikan pandangannya mengenai perlunya kajian kebijakan daerah dan pelibatan institusi pendidikan dalam merespons isu sosial di Kota Malang.

SURABAYA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong Pemerintah Kota Malang mengkaji kebutuhan regulasi daerah terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ia menilai pembahasan kebijakan perlu melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta unsur masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Puguh pada Selasa (27/10/2026), dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kota Malang sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur memerlukan perhatian terhadap dinamika sosial yang berkembang di lingkungan perkotaan.

Usulkan Kajian Regulasi Daerah

Puguh berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan perangkat kebijakan untuk merespons persoalan sosial yang menjadi perhatiannya.

Dalam usulannya, ia menyinggung pengaturan penggunaan ruang publik, pengawasan rumah kos dan tempat hiburan, serta koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

Puguh juga mengaitkan gagasan tersebut dengan Perpres 111/2025 yang memuat analisis mengenai sejumlah kategori ancaman terhadap pertahanan negara.

Namun, pembentukan peraturan daerah tetap memerlukan kajian kewenangan, landasan hukum, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Usulan Puguh belum merupakan keputusan atau rancangan peraturan yang telah disahkan.

Libatkan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Selain pembahasan regulasi, Puguh mengusulkan keterlibatan institusi pendidikan dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan sosial.

Ia menyebut sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam penyampaian materi sesuai ruang lingkup kegiatan masing-masing.

Puguh juga mengusulkan agar isu yang menjadi perhatiannya dibahas melalui kegiatan kemahasiswaan, pendidikan di sekolah, dan forum keagamaan.

Usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai materi, pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pendidikan dan perlindungan hak peserta didik.

Perpres 111/2025 dan Batas Kewenangan Daerah

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 mengatur kebijakan umum pertahanan negara periode 2025–2029. Dalam lampirannya, pemerintah mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu unsur dalam analisis ancaman nonmiliter.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa perpres tersebut merupakan pedoman kebijakan pertahanan, bukan regulasi khusus mengenai individu LGBTQ.

Pemerintah juga menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan persekusi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual maupun identitas gender.

Dengan demikian, gagasan regulasi daerah yang disampaikan Puguh masih harus ditempatkan sebagai usulan yang memerlukan kajian hukum dan pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait.

(Yudhie)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu