Guntur Wahono Minta Temuan 6.000 Liter Pertalite di Blitar Diusut
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono meminta aparat menelusuri penghentian penjualan Pertalite di SPBU Kebonrojo, Kota Blitar, setelah inspeksi menemukan sekitar 6.000 liter BBM masih berada di tangki. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan catatan distribusi dan transaksi sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran.
SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Guntur Wahono meminta aparat menelusuri penghentian penjualan Pertalite di SPBU Kebonrojo, Kota Blitar. Desakan itu muncul setelah petugas menemukan sekitar 6.000 liter Pertalite masih tersimpan di tangki saat penjualan pada sif pagi dilaporkan terhenti.
Guntur menilai temuan tersebut memerlukan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan tidak langsung diarahkan pada tuduhan penimbunan sebelum penyidik memperoleh bukti yang cukup.
“Kalau benar stok Pertalite masih tersedia tetapi penjualannya dihentikan, ini harus ditelusuri secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, sementara ada persoalan distribusi yang belum terjelaskan,” ujar Guntur.
Temuan Sidak SPBU Kebonrojo
Persoalan tersebut mencuat setelah tim gabungan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Blitar Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melakukan inspeksi mendadak di tiga SPBU pada Senin (19/10/2026).
Di SPBU Kebonrojo, Jalan Sodanco Supriyadi, petugas menemukan sekitar 6.000 liter Pertalite di tangki penyimpanan. Temuan itu menjadi perhatian karena pelayanan penjualan pada sif pagi dilaporkan berhenti.
Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T. Lalo menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami kondisi tersebut. Belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan penimbunan atau pelanggaran oleh pengelola SPBU.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan ada penimbunan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian antara stok dan penjualan, aparat harus mengusutnya secara transparan sampai jelas apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Guntur.
Pengawasan Pertalite Harus Berbasis Data
Guntur meminta pemeriksaan mencakup alasan penghentian pelayanan, kondisi operasional SPBU, serta kesesuaian antara pasokan dan transaksi penjualan.
Menurutnya, pencocokan catatan penerimaan BBM, volume penjualan harian, dan sisa stok diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kendala operasional atau mengarah pada dugaan penyalahgunaan distribusi.
“Pengawasan harus berbasis data. Jika ada anomali antara pasokan, stok, dan penjualan, itu harus menjadi dasar pemeriksaan. Dengan begitu, persoalan operasional bisa dibedakan dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Antrean BBM Jadi Perhatian
Guntur menyoroti laporan antrean Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, Blitar, Malang Raya, dan Jember. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama apabila penghentian penjualan tidak disertai informasi yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan disertai pelayanan yang transparan kepada konsumen.
Guntur mendukung penegakan hukum apabila penyidik menemukan bukti penimbunan atau penyalahgunaan. Namun, ia menilai perbaikan pengawasan distribusi juga diperlukan agar persoalan serupa tidak berulang.
“Kalau penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi terbukti, pelakunya harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Yang tidak kalah penting, sistem distribusinya harus dibenahi agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
(Geh)










