gerbang baru nusantara

Soemarjono Dorong Penyelesaian Status Tanah demi Akses Listrik Pasuruan

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Soemarjono meminta penyelesaian hambatan administrasi pertanahan yang dilaporkan menyulitkan sekitar 20 ribu warga Pasuruan memperoleh sambungan listrik. Ia mendorong koordinasi pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan penyedia layanan listrik agar masyarakat mendapatkan kepastian.

Try Wahyudi
Rabu, 14 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Soemarjono mendorong koordinasi lintas instansi untuk mengatasi persoalan administrasi pertanahan yang menghambat akses sambungan listrik warga Pasuruan.

Soemarjono Dorong Penyelesaian Status Tanah demi Akses Listrik Pasuruan

SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Soemarjono meminta pemerintah daerah dan instansi terkait mempercepat penyelesaian persoalan administrasi pertanahan yang dilaporkan menghambat pemasangan sambungan listrik bagi sekitar 20 ribu warga di Kabupaten Pasuruan.

Menurut Soemarjono, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena berkaitan dengan status penguasaan tanah sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai penyelesaian tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan jaringan listrik apabila hambatan administratif yang dihadapi warga belum memperoleh kejelasan.

Soemarjono Minta Hambatan Pertanahan Segera Diurai

Soemarjono mengatakan akses listrik memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Karena itu, ia berharap persoalan alas hak tanah tidak terus menghambat warga dalam mengurus layanan kelistrikan.

“Kasus di Pasuruan ini sangat memprihatinkan karena menyangkut hak dasar puluhan ribu warga. Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Persoalan alas hak tanah tidak boleh menjadi dinding pembatas yang memutus akses masyarakat kecil terhadap hak-hak dasarnya, seperti penerangan listrik yang layak,” tegasnya.

Legislator Partai Gerindra asal Pasuruan tersebut meminta agar kondisi warga ditangani melalui langkah yang memberikan kepastian administratif sekaligus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, penyelesaian status tanah dan persyaratan sambungan listrik merupakan dua proses yang perlu diperiksa berdasarkan keadaan masing-masing lokasi. Belum dapat dipastikan bahwa seluruh warga yang disebut menghadapi kendala administratif yang sama.

Pemerintah Daerah dan Instansi Pertanahan Diminta Berkoordinasi

Soemarjono mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama instansi pertanahan dan pihak terkait melakukan pembahasan untuk menentukan langkah penyelesaian.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperjelas status tanah yang ditempati warga, mengidentifikasi hambatan pemasangan sambungan listrik, dan menentukan mekanisme penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

“Komisi A DPRD Jatim siap mengawal proses advokasi dan koordinasi lintas instansi agar hambatan birokrasi pertanahan ini dapat segera diurai,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.

Upaya penyelesaian juga perlu membedakan persoalan dokumen pertanahan, persyaratan administrasi pelanggan, serta kesiapan teknis jaringan listrik agar penanganannya tepat sasaran.

Akses Listrik Masyarakat Jadi Perhatian DPRD Jatim

Persoalan pemerataan layanan listrik sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

Dalam pemberitaan terkait wilayah Situbondo dan Bondowoso, anggota DPRD Jatim Yoyok menyoroti masih adanya masyarakat miskin yang belum memperoleh layanan listrik.

Baca selengkapnya: Yoyok sebelumnya menyoroti persoalan akses listrik bagi masyarakat miskin di Situbondo dan Bondowoso sebagai bagian dari perhatian terhadap pemerataan pelayanan dasar.

Meski sama-sama berkaitan dengan akses listrik, persoalan Pasuruan memiliki penekanan berbeda, yakni hambatan administrasi pertanahan yang disebut memengaruhi pengurusan sambungan resmi.

Karena itu, penyelesaian perlu disesuaikan dengan penyebab yang dihadapi warga, bukan hanya mengandalkan pendekatan perluasan infrastruktur kelistrikan.

Persoalan Pasuruan Masuk Pembahasan Lintas Sektor

Masalah akses listrik yang berkaitan dengan status tanah di Pasuruan juga disebut dalam pembahasan pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dilaporkan melakukan pertemuan di Jakarta pada Selasa (13/10/2026) untuk membahas penguatan koordinasi reforma agraria dan penyelesaian persoalan pertanahan.

Dalam bahan pemberitaan, persoalan sekitar 20 ribu warga Pasuruan yang terkendala pemasangan listrik turut disebut sebagai salah satu isu yang dibahas.

Meski demikian, hasil keputusan pertemuan, pembagian tugas antarlembaga, dan jadwal penyelesaian kasus Pasuruan belum dijelaskan dalam sumber.

Kepastian Layanan Kelistrikan Perlu Diperkuat

Perhatian DPRD Jawa Timur terhadap kelistrikan juga mencakup kesiapan pasokan dan pengembangan pemanfaatan energi listrik.

Sebelumnya, Agung Mulyono meminta PLN mengantisipasi potensi defisit pasokan listrik Jawa Timur.

Baca selengkapnya: Agung Mulyono sebelumnya meminta PLN memperhatikan kecukupan pasokan listrik agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat terlayani.

Sementara itu, DPRD Jatim juga pernah menyampaikan dukungan terhadap rencana konversi penggunaan kompor LPG ke kompor listrik mulai 2027.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya mendukung rencana konversi kompor LPG ke listrik, yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan layanan kelistrikan bagi masyarakat.

Kedua isu tersebut memiliki konteks berbeda dari persoalan legalitas tanah di Pasuruan. Namun, semuanya menunjukkan pentingnya kesiapan layanan kelistrikan dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

Soemarjono berharap koordinasi lintas instansi dapat segera menghasilkan langkah penyelesaian yang memberikan kepastian bagi warga terdampak.

Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan hambatan administratif dapat ditangani tanpa mengabaikan ketentuan hukum, sehingga masyarakat memiliki jalan yang jelas untuk memperoleh layanan listrik secara resmi.

(Yudhie)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu