Khusnul Arif Dorong Pengelolaan Sampah Regional, Soroti Anggaran TPA
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif mendorong Pemprov Jatim memfasilitasi pengelolaan sampah regional melalui kerja sama antarkabupaten/kota. Usulan tersebut dilatarbelakangi keterbatasan anggaran pembangunan TPA dan meningkatnya kebutuhan pengolahan sampah. Ia juga meminta pengurangan sampah dari rumah tangga diperkuat.
SURABAYA — Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif meminta pemerintah provinsi mengambil peran lebih besar dalam mendorong kerja sama pengelolaan sampah antarkabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah.
Khusnul menilai penanganan sampah tidak dapat terus bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Terlebih, sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) menghadapi tekanan kapasitas seiring bertambahnya timbulan sampah.
Menurut politikus Partai NasDem itu, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional.
Khusnul Usulkan Proyek Percontohan Sampah Regional
Khusnul mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi kerja sama lintas wilayah sebagai alternatif penanganan sampah yang sulit diselesaikan secara terpisah oleh setiap daerah.
“Kita mendorong Pemprov Jatim memberikan intervensi agar pemerintah kabupaten/kota tergerak membentuk pengelolaan sampah regional. Harus ada pilot project dan pionirnya. Kalau tidak dimulai, persoalan ini akan terus berulang,” ujar Khusnul, Senin (26/10/2026).
Ia menilai skema tersebut dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk melalui pembentukan proyek percontohan di kawasan yang memungkinkan kerja sama pengelolaan sampah.
Kawasan Gerbangkertosusila dan Kediri Raya disebut sebagai contoh wilayah yang pernah menjadi perhatian dalam pembahasan kerja sama persampahan lintas daerah.
Keterbatasan APBD Hambat Pengembangan TPA
Persoalan pembiayaan menjadi salah satu perhatian Khusnul karena pembangunan fasilitas persampahan membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tidak kecil.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan memperluas kapasitas TPA maupun mengembangkan fasilitas pengolahan yang lebih memadai.
Pilihan teknologi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan volume sampah. Khusnul mencontohkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai fasilitas yang membutuhkan investasi besar serta pasokan sampah dalam jumlah mencukupi agar dapat beroperasi secara layak.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Jatim mempertimbangkan dukungan pembiayaan, bantuan keuangan, atau penyediaan fasilitas penunjang untuk membantu kabupaten/kota mengembangkan pengelolaan sampah regional.
Pengurangan Sampah dari Rumah Tangga Tetap Diperlukan
Di samping pembangunan infrastruktur, Khusnul mengingatkan bahwa penanganan sampah perlu dimulai sebelum limbah mencapai TPA.
Pengurangan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, dan edukasi pemilahan dinilai penting untuk menekan beban fasilitas pembuangan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi pencemaran lingkungan, termasuk sumber air, apabila pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara terpadu.
Khusnul berharap koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, baik melalui penguatan fasilitas maupun pengurangan timbulan dari sumbernya.
(Yudhie)










