Lilik Hendarwati Siap Teruskan Aspirasi Pemakzulan Gibran ke DPR RI
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menerima aspirasi Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur mengenai tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lilik menyatakan kesiapan meneruskan dokumen aspirasi kepada DPR RI, sembari menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan memutuskan persoalan tersebut.
SURABAYA — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati menyatakan kesiapannya meneruskan aspirasi Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur mengenai tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada DPR RI. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan tuntutan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Lilik saat menerima audiensi perwakilan aliansi di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Sebanyak 20 perwakilan massa mengikuti pertemuan yang turut dihadiri anggota DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara.
“Hari ini kami terima, kami dengarkan betul-betul, dan kami catat. Insyaallah kami siap menyampaikan dan mengawal aspirasi ini hingga sampai kepada DPR RI,” ujar Lilik.
Aliansi Sampaikan Tujuh Tuntutan
Dalam audiensi tersebut, Koordinator Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur, Rahmat Mahmudi, menjelaskan bahwa pihaknya datang untuk menyampaikan pandangan mengenai persoalan ketatanegaraan.
Rahmat, yang juga menjabat Ketua Pergerakan Umat Islam Indonesia, menyebut tuntutan pemakzulan Gibran sebagai aspirasi utama aliansi. Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan persoalan persyaratan pendidikan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar penafsiran kelompoknya.
“Aspirasi utama kami adalah pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Kami memahami bahwa DPRD Jawa Timur tidak memiliki kewenangan langsung untuk memproses hal tersebut. Karena itu, kami datang untuk menitipkan aspirasi kepada wakil rakyat agar diteruskan kepada lembaga yang berwenang,” kata Rahmat.
Aliansi menyerahkan pernyataan sikap yang memuat tujuh tuntutan dan berharap dokumen tersebut diteruskan kepada DPR RI. Sementara itu, surat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR RI, menurut Rahmat, akan dikirimkan secara langsung oleh pihak aliansi.
Lilik Tegaskan Kewenangan DPRD Terbatas
Menanggapi tuntutan itu, Lilik menekankan bahwa DPRD Jawa Timur berkewajiban mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, penerimaan aspirasi tidak berarti DPRD memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden. Persoalan tersebut berada dalam mekanisme ketatanegaraan di tingkat nasional.
“Kita harus menghargai dan menghormati konstitusi. Kami juga harus menjaga marwah sebagai anggota DPRD. Tugas kami di sini adalah menerima aspirasi dan meneruskannya kepada pihak yang memiliki kewenangan,” jelasnya.
Lilik juga mengapresiasi perwakilan masyarakat yang memilih menyampaikan pandangannya melalui forum audiensi. Ia menilai komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu dijaga agar setiap aspirasi dapat diterima secara terbuka.
Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Resmi
Lilik memastikan dokumen dan pokok aspirasi yang disampaikan aliansi telah diterima serta dicatat dalam pertemuan tersebut.
Ia menyatakan kesediaan membantu penyaluran aspirasi kepada DPR RI, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan DPRD Jawa Timur dan ketentuan konstitusi.
“Kami siap mendengarkan dan memberikan tindak lanjut atas apa yang disampaikan hari ini, tentu sesuai dengan kewenangan dan koridor konstitusi,” pungkasnya.
Dengan demikian, tindak lanjut audiensi diarahkan pada penyampaian aspirasi kepada lembaga yang dituju, bukan pengambilan keputusan oleh DPRD Jawa Timur atas tuntutan pemakzulan tersebut.
(Yul)










