DPRD Jatim Terima Aspirasi Aliansi Ulama soal Pemakzulan Gibran
Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur menyampaikan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada DPRD Jawa Timur pada 22 Oktober 2026. Aspirasi diterima Yordan Batara Goa dan Lilik Hendarwati. Keduanya menekankan bahwa DPRD provinsi berperan menerima dan meneruskan aspirasi, bukan memutus proses pemberhentian wakil presiden.
SURABAYA — DPRD Provinsi Jawa Timur menerima aspirasi Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam audiensi tersebut, anggota DPRD menegaskan bahwa kewenangan untuk memproses pemberhentian wakil presiden berada pada lembaga negara di tingkat pusat sesuai ketentuan konstitusi.
Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, Kamis (22/10/2026). Perwakilan aliansi diterima anggota Fraksi PDI Perjuangan Yordan Batara Goa dan Ketua Fraksi PKS Lilik Hendarwati.
Aliansi Sampaikan Tujuh Poin Pernyataan Sikap
Juru bicara aliansi, Rahmat Mahmudi, menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap yang berkaitan dengan tuntutan pemberhentian Wakil Presiden Gibran. Salah satu dasar yang dikemukakan aliansi ialah penafsiran mereka terhadap persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.
Rahmat mengaitkan tuntutan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Namun, penafsiran aliansi tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai putusan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat jabatan wakil presiden tanpa pemeriksaan terhadap dokumen resminya.
“Titik tolak dari ketegasan putusan MK membuat kita melihat bahwa Gibran saat ini tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ini bukan sekadar persoalan administratif ijazah, melainkan menyangkut etika dan moralitas kepemimpinan akibat adanya dugaan kebohongan publik,” ujar Rahmat seusai audiensi.
Aliansi juga meminta lembaga negara dan fraksi-fraksi di DPR RI menindaklanjuti tuntutan mereka melalui mekanisme konstitusional. Selain itu, perwakilan aliansi mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat.
DPRD Jatim Tegaskan Batas Kewenangan
Menanggapi aspirasi tersebut, Yordan Batara Goa menekankan pentingnya menaati ketentuan yang berlaku, termasuk ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara.
Dalam audiensi, perwakilan aliansi sempat meminta agar foto Wakil Presiden Gibran yang terpasang di ruangan diturunkan. Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh anggota DPRD dan pihak sekretariat.
“DPRD itu lembaga yang memiliki aturan, kalau kami mengijinkan berarti juga ikut serta atau mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kita ikut melanggar padahal kita menuntut orang yang diduga telah melanggar Undang-Undang dan minta segera dimakzulkan,” jelas Yordan.
Sementara itu, Lilik Hendarwati menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur menerima tuntutan tersebut dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memutus pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
“DPRD Jatim bukan lembaga yang memutus perkara ini. Tugas kami adalah menjembatani dan meneruskan aspirasi masyarakat ke DPR RI. Pernyataan sikap tersebut langsung kami teruskan ke DPR RI melalui surat pos pada hari yang sama serta publikasi resmi,” ujar Lilik.
Tindak Lanjut Menjadi Kewenangan Lembaga Pusat
Lilik menyampaikan bahwa aspirasi serupa juga telah diterima jajaran pimpinan PKS di tingkat pusat. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut berada dalam ranah komunikasi dan kajian di tingkat nasional.
Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan MPR RI sesuai tahapan serta kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, penerimaan aspirasi oleh DPRD Jawa Timur tidak berarti lembaga tersebut telah mengambil sikap mendukung tuntutan pemakzulan. Audiensi menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, sementara tindak lanjut substansi tuntutan berada pada lembaga yang berwenang.
(Pun)










