gerbang baru nusantara

Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Akses Penumpang dalam Raperda Transportasi

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi menjamin kemudahan perjalanan masyarakat, terutama melalui keterhubungan Trans Jatim dengan angkutan pengumpan. Diana AV Sasa menekankan pentingnya integrasi jadwal, tarif, pembayaran, fasilitas disabilitas, serta subsidi yang transparan dan terukur.

Gegeh Bagus S
Selasa, 20 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Diana AV Sasa menyampaikan tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur atas Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2026).

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur meminta pembahasan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi memastikan penumpang dapat menjangkau angkutan umum dengan mudah hingga tujuan akhir. Keterhubungan layanan Trans Jatim dengan angkutan pengumpan (feeder) dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak kesulitan melanjutkan perjalanan.

Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, saat membacakan tanggapan fraksi atas pendapat Gubernur terhadap Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2026).

“Jangan sampai Transjatim sudah tersedia, tetapi masyarakat kesulitan menjangkau titik keberangkatan atau melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Integrasi harus dirasakan langsung oleh pengguna,” ujar Diana.

Integrasi Rute, Jadwal, dan Tarif Jadi Perhatian

Diana menilai keterhubungan transportasi publik tidak cukup diwujudkan melalui penambahan rute atau pembangunan fasilitas. Pengaturan jadwal, simpul perpindahan penumpang, tarif, dan sistem pembayaran juga perlu diselaraskan agar perjalanan antarmoda berlangsung lebih efisien.

“Transportasi publik terintegrasi tidak cukup hanya menghubungkan satu moda dengan moda lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa bepergian dengan mudah, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau,” tegasnya.

Menurut Diana, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan operator transportasi diperlukan untuk menghindari layanan yang berjalan sendiri-sendiri.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pengaturan kewenangan diperjelas agar penyelenggaraan dan pengawasan transportasi publik memiliki pembagian tanggung jawab yang tegas.

Akses Disabilitas dan Subsidi Perlu Diatur

Selain konektivitas, Diana menyoroti pentingnya fasilitas pejalan kaki serta kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Ia menilai standar pelayanan harus mencakup aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk kemudahan masyarakat menyampaikan pengaduan serta memperoleh tindak lanjut dari penyelenggara layanan.

Dari sisi pembiayaan, Diana meminta agar kebijakan tarif mempertimbangkan kemampuan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional transportasi.

“Dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, subsidi atau kompensasi kepada operator, apabila diberikan, perlu didasarkan pada mekanisme yang transparan, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang dapat dievaluasi.

Fraksi PDIP Setujui Pembahasan Raperda Dilanjutkan

Dalam tanggapannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sejalan dengan lima pokok masukan Gubernur, meliputi integrasi layanan, pengaturan Trans Jatim dan angkutan pengumpan, perincian kegiatan, penyempurnaan sanksi administratif, serta pembagian tugas pengelolaan sistem informasi transportasi publik.

Fraksi tersebut juga menyetujui agar Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi dilanjutkan ke tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diana mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi nantinya perlu diukur melalui kemudahan akses, keterjangkauan biaya, ketepatan waktu, dan peningkatan penggunaan angkutan umum, bukan semata-mata jumlah rute yang tersedia.

“Jangan sampai Perda ini bagus di atas kertas, tetapi masyarakat masih kesulitan mengakses transportasi publik. Tujuan akhirnya harus jelas, yakni menghadirkan layanan yang terintegrasi, terjangkau, aman, andal, dan tepat waktu,” pungkasnya.

(Geh)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu