gerbang baru nusantara

Subsidi Trans Jatim Rp250 Miliar, PKB Usulkan Pendapatan Non-Tarif

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur meminta Pemprov mengkaji pendapatan non-tarif Trans Jatim melalui periklanan, dukungan CSR, dan kerja sama pihak ketiga. Usulan tersebut disampaikan Abdul Qodir dalam pembahasan Raperda Transportasi Publik Terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan subsidi sekitar Rp250 miliar per tahun.

Wanto
Senin, 19 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur H. Much. Abdul Qodir menyampaikan tanggapan fraksi atas pendapat Gubernur terhadap Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2026).

Subsidi Trans Jatim Rp250 Miliar, PKB Usulkan Pendapatan Non-Tarif

SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah provinsi mengkaji sumber pendapatan di luar tarif penumpang untuk mendukung operasional Trans Jatim. Usulan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan layanan transportasi publik itu terhadap subsidi APBD yang disebut mencapai sekitar Rp250 miliar per tahun.

Juru Bicara Fraksi PKB, H. Much. Abdul Qodir, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (19/10/2026). Agenda rapat membahas tanggapan fraksi atas pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur.

Menurut Abdul Qodir, dukungan anggaran pemerintah tetap diperlukan untuk menyediakan angkutan massal yang terjangkau. Namun, keberlanjutan layanan juga membutuhkan strategi pembiayaan agar beban fiskal daerah dapat dikelola dalam jangka panjang.

“Namun demi keberlanjutan dan kemandirian layanan, perlu dipikirkan agar pada waktunya Trans Jatim tidak terlalu membebani anggaran Pemerintah Provinsi dan tidak bergantung terus-menerus pada subsidi,” kata Abdul Qodir.

Iklan dan Kerja Sama Jadi Alternatif Pendapatan

Fraksi PKB mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur memetakan potensi pendapatan non-tarif atau non-farebox revenue sebagai salah satu sumber pembiayaan pendukung operasional Trans Jatim.

Potensi tersebut mencakup pemanfaatan ruang iklan pada bus dan halte, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), serta bentuk kerja sama lain yang sesuai dengan ketentuan.

“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi mengkaji sumber pendapatan lain di luar tarif, misalnya kerja sama periklanan pada ruang tertentu di bus maupun halte, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak ketiga, dan skema kerja sama lainnya,” ujarnya.

Abdul Qodir menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa mengurangi mutu pelayanan maupun membebani penumpang melalui kenaikan tarif.

Dengan demikian, pengembangan pendapatan non-tarif diharapkan menjadi pelengkap dukungan pemerintah, bukan alasan untuk mengabaikan fungsi pelayanan publik Trans Jatim.

Raperda Diminta Beri Kepastian Hukum Layanan

Selain pembiayaan, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap penguatan dasar hukum penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi di Jawa Timur.

Abdul Qodir menyebut jumlah pengguna Trans Jatim sepanjang 2025 telah melampaui delapan juta penumpang. Menurutnya, besarnya pemanfaatan layanan tersebut menunjukkan perlunya kerangka hukum yang dapat menjamin kesinambungan penyelenggaraan transportasi massal.

“Fraksi PKB pada prinsipnya sependapat bahwa layanan yang telah digunakan oleh lebih dari 8 juta penumpang pada 2025 ini memerlukan kepastian hukum yang lebih kuat,” katanya.

Fraksi PKB juga menanggapi usulan pengaturan yang secara khusus menyebut Trans Jatim dan layanan angkutan pengumpan (feeder) dalam Raperda.

Menurut Abdul Qodir, rumusan yang menggunakan istilah berdasarkan fungsi layanan lebih fleksibel dibandingkan penyebutan merek atau nama program tertentu. Dalam rancangan tersebut, Trans Jatim diposisikan sebagai contoh layanan utama, sedangkan feeder merupakan layanan pengumpan.

Ia menilai pendekatan itu dapat menjaga relevansi peraturan apabila terjadi perubahan nama layanan pada masa mendatang.

Keberlanjutan Transportasi Publik Jadi Perhatian

Melalui pembahasan Raperda, Fraksi PKB mendorong agar penguatan layanan transportasi publik tidak hanya mencakup aspek operasional, tetapi juga kepastian hukum dan keberlanjutan pendanaannya.

Kajian pendapatan non-tarif diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi Pemprov Jawa Timur untuk mempertahankan akses transportasi yang terjangkau sekaligus mengelola kebutuhan subsidi secara lebih efisien.

(Wan)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu