gerbang baru nusantara

Lilik Hendarwati Ingatkan Kredit ASN Bank Jatim Harus Sukarela

Bank Jatim bersiap menawarkan kredit konsumer dan aktivasi JConnect kepada ASN di 47 perangkat daerah Pemprov Jawa Timur. Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati mendukung penguatan bisnis bank daerah tersebut, tetapi menegaskan bahwa ASN harus bebas menolak kredit, memperoleh informasi biaya secara lengkap, dan terlindungi data pribadinya.

Yuli Iksanti
Rabu, 28 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mengingatkan pentingnya prinsip sukarela dan perlindungan nasabah dalam rencana penawaran kredit Bank Jatim kepada ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

SURABAYA — Rencana penawaran kredit konsumer Bank Jatim kepada aparatur sipil negara (ASN) di 47 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. Ia menegaskan bahwa fasilitasi kegiatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berubah menjadi tekanan terhadap pegawai untuk mengambil pinjaman.

Menurut Lilik, upaya Bank Jatim memperluas pasar kredit merupakan langkah bisnis yang wajar. Namun, keputusan berutang harus sepenuhnya berada di tangan ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing.

“Saya mendukung perluasan layanan Bank Jatim kepada ASN, dengan catatan seluruh penawaran kredit harus bersifat sukarela, tanpa kewajiban atau tekanan dari OPD. ASN harus bebas menerima atau menolak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan,” tegas Lilik.

Surat BKD Meminta Fasilitasi di 47 OPD

Rencana penawaran kredit tersebut berkaitan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni bernomor 900/7387/204.3/2026 tertanggal 27/10/2026.

Dalam dokumen yang dijelaskan pada bahan pemberitaan, BKD meminta pimpinan perangkat daerah memfasilitasi kegiatan Bank Jatim berupa aktivasi layanan digital JConnect dan penawaran produk kredit konsumer kepada ASN.

Kegiatan yang direncanakan mencakup sosialisasi produk, konsultasi pembiayaan, simulasi angsuran, informasi penambahan plafon pinjaman (top-up), serta pengenalan fasilitas kredit lainnya.

Meski demikian, surat tersebut merupakan permintaan fasilitasi kegiatan, bukan instruksi agar ASN mengajukan kredit. Dokumen itu juga belum memuat target jumlah peminjam, nilai penyaluran kredit, ataupun jadwal kegiatan pada masing-masing OPD.

Transparansi Cicilan dan Perlindungan Data ASN

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu mengingatkan agar ekspansi kredit tidak hanya mengejar peningkatan penyaluran pinjaman. Bank Jatim juga perlu memperhatikan kualitas kredit dan manfaat yang diperoleh nasabah.

“Target bisnis perbankan wajar, mestinya ada, tetapi harus disertai prinsip kehati-hatian. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan juga kualitas kredit dan manfaatnya bagi para ASN sendiri. Jangan sampai peningkatan kinerja bank justru menambah beban pegawai,” paparnya.

Lilik meminta calon nasabah memperoleh penjelasan mengenai suku bunga, jangka waktu pinjaman, besaran cicilan, biaya tambahan, dan seluruh kewajiban selama masa kredit. Konsultasi serta simulasi pembiayaan dinilai penting agar ASN dapat menghitung kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan.

Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Menurut Lilik, pemanfaatan informasi ASN untuk kegiatan pemasaran produk perbankan harus memiliki dasar pemrosesan yang sah dan memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi.

“Data pribadi juga wajib digunakan berdasarkan persetujuan sah dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, transparansi dan perlindungan konsumen perlu dipastikan benar-benar dijalankan,” katanya.

Kinerja Bank Jatim Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Pegawai

Lilik menilai Bank Jatim sebagai badan usaha milik daerah perlu terus memperkuat kinerja bisnis dan kualitas layanan. Pengembangan kredit konsumer serta layanan digital JConnect dapat menjadi bagian dari upaya tersebut sepanjang hak nasabah tetap dilindungi.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan bisnis perbankan tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari keberlanjutan pembayaran dan dampaknya terhadap kondisi keuangan nasabah.

“Prinsipnya sederhana saja, Bank Jatim harus semakin sehat, dan ASN yang dilayani juga harus semakin sejahtera,” pungkasnya.

(Yul)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu