Komisi C Naikkan Target Dividen BUMD Jatim Jadi Rp503,68 Miliar
Komisi C DPRD Jawa Timur meminta PT Jatim Grha Utama menyelesaikan utang dividen Rp1 miliar kepada Pemprov Jatim. Kewajiban itu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027 ketika target pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinaikkan menjadi Rp503,68 miliar.
SURABAYA — Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur meminta PT Jatim Grha Utama (JGU) menuntaskan utang dividen sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewajiban tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, seiring meningkatnya target pendapatan dari badan usaha milik daerah (BUMD).
Juru Bicara Komisi C DPRD Jawa Timur Hartono menegaskan bahwa perusahaan daerah harus memenuhi kewajiban pembagian keuntungan sesuai ketentuan. Menurutnya, penundaan pembayaran dividen perlu diselesaikan agar kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat lebih optimal.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Jawa Timur. Dividen merupakan hak pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Karena itu, kami meminta kewajiban yang masih tertunggak segera diselesaikan,” ujar Hartono, Rabu (28/10/2026).
Target JGU Mencakup Pelunasan Utang Dividen
Dalam hasil pembahasan Komisi C, target penerimaan dari PT JGU untuk 2027 mencapai Rp2,546 miliar. Nilai tersebut terdiri atas dividen tahun buku 2026 sebesar Rp1,546 miliar dan pembayaran utang dividen Rp1 miliar.
Komisi C meminta kewajiban yang masih dibayar secara bertahap tersebut segera dituntaskan. Penyelesaian utang dinilai penting untuk memperjelas penerimaan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan.
“Jangan sampai pemerintah daerah berharap mendapatkan tambahan pendapatan, tetapi masih ada kewajiban dividen yang belum diselesaikan. Kami meminta seluruh BUMD mengevaluasi kinerja dan memperkuat tata kelola agar kontribusinya terhadap daerah semakin optimal,” tegas Hartono.
Target Dividen BUMD Naik Menjadi Rp503,68 Miliar
Selain menyoroti JGU, Komisi C mengusulkan peningkatan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi Rp503.687.948.080 dalam RAPBD Jawa Timur 2027.
Angka tersebut naik Rp7.434.745.021 dibandingkan usulan awal dalam Nota Gubernur sebesar Rp496.253.203.059.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim menjadi penyumbang terbesar dalam rincian target tersebut, yakni Rp428 miliar, meningkat Rp3 miliar dari usulan awal. PT Petrogas Jatim Utama (PJU) ditargetkan menyetor Rp36 miliar, sedangkan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebesar Rp18,5 miliar.
Target lainnya mencakup PT BPR Jatim sebesar Rp11,5 miliar, PT Jamkrida Jatim Rp3,5 miliar, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim Rp2,074 miliar, dan PT Air Bersih Jatim sekitar Rp1,567 miliar.
Hartono mengingatkan bahwa peningkatan target penerimaan harus disertai perbaikan kinerja usaha, optimalisasi aset, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, kenaikan target tidak hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran.
Penyertaan Modal Askrida Juga Disorot
Komisi C turut meminta evaluasi terhadap manfaat penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada PT Askrida, yang belum memiliki target setoran dividen dalam rincian pembahasan.
Kondisi tersebut berkaitan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-37/PD.1/2024 tertanggal 13/05/2024 mengenai pengingat larangan pembagian dividen.
Menurut Komisi C, evaluasi tetap diperlukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama untuk memastikan investasi daerah memberikan manfaat yang terukur.
Hartono menegaskan bahwa kontribusi BUMD tidak cukup dinilai dari besarnya aset atau aktivitas usaha. Kinerja keuangan, kepatuhan terhadap kewajiban, dan manfaat bagi daerah juga perlu menjadi ukuran dalam pengawasan.
Komisi C berharap pembenahan tersebut dapat memperkuat peran BUMD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.
(Geh)










