Fraksi Demokrat Soroti Kelemahan Norma Raperda Hilirisasi Peternakan
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menilai Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan masih memerlukan penyempurnaan materi dan ketelitian penyusunan norma hukum. Melalui juru bicaranya, Muhammad Arbayanto, fraksi menegaskan dukungan terhadap regulasi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kesejahteraan peternak rakyat.
Fraksi Demokrat Soroti Kelemahan Norma Raperda Hilirisasi Peternakan
SURABAYA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur meminta penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan sebelum pembahasannya dilanjutkan. Fraksi tersebut menilai ketelitian penyusunan norma hukum menjadi faktor penting agar regulasi mampu memberikan kepastian bagi pengembangan usaha peternakan dan perlindungan peternak rakyat.
Catatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Arbayanto, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (19/10/2026).
“Raperda ini memang dibutuhkan Provinsi Jawa Timur, tetapi terdapat kekurangan materi muatannya serta ketidakcermatan dalam menggunakan bahan pembentukan Raperda,” ujar Arbayanto.
Demokrat Minta Perbaikan Substansi Regulasi
Menurut Arbayanto, kebutuhan terhadap regulasi hilirisasi peternakan tidak berarti seluruh materi rancangan dapat diterima tanpa evaluasi. Pembahasan harus memastikan ketentuan yang disusun memiliki landasan yang tepat dan dapat diterapkan secara konsisten.
Fraksi Partai Demokrat menilai masih terdapat kelemahan dalam materi muatan dan penggunaan bahan penyusunan Raperda. Karena itu, penyempurnaan perlu dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip kecermatan pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Sehingga diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum, keterpaduan kebijakan, dan efektivitas pengembangan hilirisasi peternakan,” paparnya.
Catatan tersebut, menurut Arbayanto, bukan bentuk penolakan terhadap Raperda, melainkan dorongan agar regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas hukum dan manfaat yang lebih baik.
Posisi Tawar Peternak Rakyat Jadi Perhatian
Selain aspek penyusunan regulasi, Fraksi Partai Demokrat menyoroti persoalan nilai tambah hasil peternakan yang dinilai belum dinikmati secara optimal oleh pelaku usaha di tingkat produksi.
Arbayanto menyebut Jawa Timur memiliki potensi peternakan yang besar dan beragam. Namun, potensi tersebut masih menghadapi persoalan distribusi manfaat ekonomi dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.
“Provinsi Jawa Timur memiliki basis produksi ternak dan produk hewan yang besar dan beragam, namun nilai tambah peternakan belum tercipta dan terdistribusi secara optimal, posisi tawar peternak rakyat masih lemah, serta penyelenggaraan program pengembangan hilirisasi peternakan belum dilakukan secara terpadu,” katanya.
Menurutnya, pengaturan hilirisasi perlu memberikan arah kebijakan yang lebih terintegrasi agar pengembangan sektor peternakan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan Raperda Diminta Lebih Cermat
Fraksi Partai Demokrat memandang Raperda Pengembangan Hilirisasi Peternakan diperlukan untuk memperkuat keterpaduan kebijakan yang selama ini dinilai masih tersebar di berbagai sektor.
Meski demikian, kebutuhan tersebut harus diimbangi pembahasan yang teliti, terutama dalam memastikan kesesuaian materi dengan tujuan pembentukan regulasi.
“Oleh karena itulah Rancangan Peraturan Daerah ini harus dibahas secara serius dalam konteks kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Arbayanto.
Fraksi Partai Demokrat berharap proses penyempurnaan Raperda dapat menghasilkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat manfaat ekonomi pengembangan hilirisasi bagi peternak rakyat di Jawa Timur.
(Wan)










