gerbang baru nusantara

Enam Desa di Malang Rentan Pangan, Dewanti Dorong Infrastruktur Air

Enam desa di Kabupaten Malang disebut masuk kategori rentan pangan ringan berdasarkan pemetaan FSVA. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko meminta pemerintah menyiapkan infrastruktur air bersih jangka panjang serta melindungi kawasan resapan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Try Wahyudi
Selasa, 20 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Dewanti Rumpoko mendorong pembangunan infrastruktur air bersih berkelanjutan dan perlindungan kawasan resapan untuk mengatasi kerentanan pangan di Kabupaten Malang.

Enam Desa di Malang Rentan Pangan, Dewanti Dorong Infrastruktur Air

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Dewanti Rumpoko meminta pemerintah daerah memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih sebagai bagian dari penanganan kerentanan pangan di Kabupaten Malang. Ia menilai ketersediaan air perlu dijamin secara berkelanjutan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat setiap musim kemarau.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai enam desa di Kabupaten Malang yang masuk kategori rentan pangan ringan berdasarkan pemetaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Keterbatasan akses air bersih dan persoalan produksi pangan lokal menjadi perhatian dalam pemetaan tersebut.

Keenam wilayah yang disebutkan meliputi Desa Sukorejo dan Tamansatriyan di Kecamatan Tirtoyudo, Petungsewu dan Selorejo di Kecamatan Dau, Sumberkerto di Kecamatan Pagak, serta Tawangsari di Kecamatan Pujon.

Penanganan Krisis Air Perlu Solusi Permanen

Dewanti menilai distribusi bantuan air bersih tetap diperlukan ketika masyarakat menghadapi kesulitan pasokan. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang berulang.

“Melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, penanganan krisis air bersih di Kabupaten Malang diharapkan tidak lagi sebatas penyaluran bantuan saat musim kemarau, tetapi mampu memberikan kepastian akses air bersih bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Dewanti.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah memperhatikan keterhubungan antara sumber air, jaringan distribusi, dan kebutuhan masyarakat dalam merencanakan penyediaan layanan air bersih.

Menurutnya, pendekatan jangka panjang penting agar penanganan krisis air tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga mengurangi kerentanan masyarakat ketika musim kemarau kembali terjadi.

Dewanti Soroti Alih Fungsi Lahan di Kawasan Hulu

Selain infrastruktur, Dewanti menyoroti perlunya menjaga kawasan tangkapan air dan daerah resapan di Malang Raya. Ia mengingatkan bahwa perubahan penggunaan lahan di wilayah hulu berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air.

“Malang Raya adalah menara air bagi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Jika kawasan resapan di hulu terus tergerus alih fungsi lahan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk mengganggu sektor pertanian dan ketahanan pangan di desa-desa,” tegasnya.

Menurut Dewanti, perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari perencanaan penyediaan air bersih. Kerusakan kawasan resapan dikhawatirkan dapat memperbesar tekanan terhadap pasokan air yang dibutuhkan masyarakat dan kegiatan pertanian.

Karena itu, penanganan kerentanan pangan di tingkat desa perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber air, bukan hanya kebutuhan distribusi ketika terjadi kekeringan.

Ketahanan Pangan Membutuhkan Kepastian Akses Air

Dewanti menilai penyediaan air bersih dan perlindungan kawasan hulu merupakan persoalan yang saling berkaitan dalam menjaga ketahanan wilayah.

Pembangunan infrastruktur air yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Ia mendorong agar perhatian terhadap enam desa yang disebut rentan pangan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan air dan pangan Kabupaten Malang dalam jangka panjang.

(Yudhie)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu