gerbang baru nusantara

Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun, Adam Rusydi Tekankan Pengawasan

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi mengapresiasi capaian Pemprov Jatim dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program membutuhkan koordinasi lintas pihak, pengawasan, serta ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan.

Yuli Iksanti
Senin, 26 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusydi menekankan pentingnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun, Adam Rusydi Tekankan Pengawasan

SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusydi menekankan pentingnya pengawasan bersama untuk menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Ia menilai penurunan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di Jawa Timur perlu diikuti evaluasi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adam menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Menurutnya, sejumlah perkembangan pada sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur patut menjadi perhatian dalam mengevaluasi pembangunan daerah.

“Banyak capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-81, salah satunya yaitu capaian di bidang ekonomi,” ujar Adam.

Penurunan Kemiskinan Ekstrem Jadi Perhatian

Adam menyoroti angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur yang, berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Khofifah dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, berada pada level 0,29 persen per Maret 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 0,59 persen, atau turun 0,30 poin persentase. Pemerintah provinsi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen.

Menurut Adam, perkembangan tersebut perlu dijaga melalui pelaksanaan program yang terintegrasi, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.

Pengangguran dan Keberlanjutan Program

Selain kemiskinan ekstrem, Adam mengapresiasi perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur yang dalam bahan keterangannya disebut turun dari 3,55 persen pada Februari 2026 menjadi 3,42 persen pada Mei 2026.

Ia menilai penanganan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Penanganan masalah kemiskinan ini bukan perkara mudah, harus terintegrasi dengan semua, harus mau berkolaborasi dengan semua, dan harus dilakukan pengawasan secara bersama. Termasuk DPRD juga siap menerima masukkan dan kritikan dari masyarakat,” tegasnya.

DPRD Buka Ruang Masukan Masyarakat

Adam menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Kritik dan masukan publik, menurutnya, dapat menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai Ketua Komisi C, Adam menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai unsur masyarakat untuk menjaga kesinambungan capaian pembangunan.

Dengan pengawasan dan evaluasi yang berjalan bersama, ia berharap program penanggulangan kemiskinan dapat terus diperbaiki sehingga manfaatnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

(Yul)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu