Komisi E Sesalkan Sikap Risma Tolak PKL Siswa SMA di Surabaya

Komisi E Sesalkan Sikap Risma Tolak PKL Siswa SMA di Surabaya

Kebijakan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menolak Praktek Kerja Lapang (PKL) Siswa SMA/SMK sangat disesalkan Komisi E DPRD Jatim. Bahan komisi yang  membidangi kesejahteraan rakyat ini menuding Risma menciptakan  disharmonisasi dilingkup pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan tidak seharusnya soal pendidikan dikavling-kavling. Mengingat pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Jatim merupakan amanat UU. Sudah saatnya semuanya taat dan patuh dengan kebijakan tersebut, termasuk Pemkot Surabaya.

"Tidak semestinya Bu Risma bersikap seperti itu. Tidak layak pendidikan di kavling-kavling seperti itu. Bukankah mereka adalah warga Surabaya yang orangtuanya bayar pajak juga,"tegas politikus asal PAN ini, Selasa (12/2).

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Abdul Halim menyesalkan kebijakan Risma tersebut. Sebagai kepala daerah seharusnya Risma tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada.

“Tidak selayaknya Bu Risma bersikap egois seperti itu. Dan jelas Pemkot Surabaya masuk dalam NKRI, sehwrusnya bersama-sama menciptakan kondisi ysng kondusif dsn harmonis di dalam pendidikan," tegasnya. 

Seperti diketahui secara tiba-tiba lewat surat ditujukan ke dinas-dinas dilingkup Pemkot Surabaya untuk menolak menjadi tempat PKL siswa SMA/SMK. Alasannya SMA/SMK sudah menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim.