Dewan Desak Gubernur Realisasikan BUS Tahun 2019

Dewan Desak Gubernur Realisasikan BUS Tahun 2019

Masih adanya tarik ulur antara Gubernur dan Komisi C DPRD Jatim terkait pendirian Badan Umum Syariah (BUS) memang sangat disesalkan. Tapi Komisi C tidak dapat memaksa karena dalam perjalanannya ada perubahan mekanisme.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan jika sebelumnya dana yang disetor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung disetor dan Pemprov Jatim langsung dapat mengelola BUS dengan buku dua, dalam mekanisme yang baru tidak bisa otomatis. Tapi uang tersebut didepositakan dulu.

"Hal inilah yang membuat Pemprov berpikir ulang. Karena uang yang disetor ke OJK nilainya cukup besar yaitu mencapai Rp 1 triliun. Barangkali itulah yang membuat gubernur menunda pendirian BUS yang kabarnya untuk sementara dialihkan ke proyek pembangunan,"tegas politisi asal PKS ini.

Disatu sisi, jelas Irwan pihaknya masih kesulitan berdialog dengan gubernur, karena agenda yang sangat padat. Hasilnya tidaklah maksimal, karena dialognya hanya sebatas dengan Dirut Bank Jatim yang kemungkinan tidak bisa optimal.

"Terlepas dari itu semua, kami berharap BUS bisa terealisai tahun ini, karena masyarakat sudah menunggu. Apalagi dana sudah ada dan siap, agar BUS segera diluncurkan,"tandasnya