Komisi E DPRD Jatim Panggil Satgas Covid Jatim dan Bangkalan
Komisi E DPRD Jatim Panggil Satgas Covid Jatim dan Bangkalan
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) memanggil sejumlah Satgas Penanganan Covid-19 Jatim dan Kabupaten Bangkalan. Guna mencari solusi langkah tepat atasi lonjakan kasus di wilayah tersebut.
Dalam hearing atau dengar pendapat di kantor DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya Kamis malam (9/6/2021), hadir Koordinator Tim Kuratif dr. Joni Wahyuhadi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo.
Dr. Joni menuturkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedianya sudah mewanti wanti perihal kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 pasca libur panjang beberapa waktu lalu. Namun kini yang penting kata dr. Joni adalah mengendalikannya.
"Jadi kenaikan ini sudah diantisipasi. Berkali kali Ibu Gubernur, maupun Satgas Pusat Pak Menteri Kesehatan, itu hati hati, hati hati, pasca liburan dua, tiga minggu," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dr. Joni mengungkapkan, bahwa terjadi kenaikan secara nasional sebanyak 2.145 kasus, per tanggal 9 Juni 2021. Dan Rate of Transmission atau tingkat penularannya sebesar 1,2.
"Kenaikan kenaikan ini harus diantisipasi, apa yang dilakukan Pemerintah? 3T. Testing, trasing, treatmen. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? 5M. Ini harus satu padu," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jatim sangat responsif dari sisi medis untuk percepatan penanganan bagi pasien pasien Covid-19 di Bangkalan.
"Hanya respon dari masyarakat ini yang masih lemah. Dalam pengertian ada ketidakpercayaan, ada ketakutan yang berlebihan, ada pengabaian," katanya.
Sehingga, Komisi E mendorong Pemerintah Daerah untuk mendekati masyarakat setempat melalui karifan lokal, dan menghormati tradisi disana.
"Dalam kerangka karena kita tidak mungkin merubah orang Madura sakdek saknyet (seketika) iku gak iso (tidak bisa)," tuturnya.
Hikmah menyebut, penghormatan terhadap Tokoh sangat tinggi, khususnya adalah Tokoh Agama. Sehingga, pemerintah bisa mendekati para Tokoh Tokoh Agama, untuk turut serta mengajak masyarakat menerapkan 5M.










