Realisasi Anggaran Jatim Terserap 27,89 persen, DPRD Jatim: Butuh Akselerasi

Realisasi anggaran di Jawa Timur hanya terserap 27,89 persen, ini menurun dibandingkan bulan yang sama di tahun 2020. Anggota DPRD Jatim, Masduki menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur butuh akselerasi realisasi anggaran, untuk pemulihkan perekonomian masyarakat. 

"Angka realisasi anggaran ini seharusnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Masyarakat membutuhkan penguatan perekonomian agar krisis akibat pandemi ini tidak terlalu berdampak signifikan," kata Masduki yang juga anggota Fraksi PKB, Jumat (30/7/2021).

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang menyerang sisi kesehatan dan perekonomian masyarakat seharusnya menjadi titik poin untuk Pemprov Jawa Timur menyegerakan realisasi anggaran tersebut.

Anggota Fraksi PKB ini juga mengatakan bahwa banyaknya endapan anggaran tersebut dinilainya sangat tidak masuk akal. Berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah masyarakat Jawa Timur yang hampir mencapai 40 juta jiwa.

"Dilihat dari data yang dikeluarkan dari Kementrian Dalam Negeri, angka realisasi anggaran di Jatim tidak lebih tinggi dibanding Kalimantan Utara dan Papua. Padahal angka pendeduknya lebih banyak kita. Ini yang menjadi pertanyaa kami selaku wakil rakyat," tutur Anggota Komisi D DPRDJatim ini.

Masduki meminta agar Pemprov Jawa Timur membuat terobosan baru dalam menangani pandemi ini, khususnya dalam pengelolaan anggaran agar bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran.

"Dengan maksimalnya realisasi anggaran tersebut, setidaknya masyarakat Jawa Timur tidak terlalu terdampak dengan pandemi Covid ini. Apalagi yang harus dipertimbangkan, endapan anggaran tersebut harus segera disalurkan," terangnya.

Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  (FITRA) menganggap hasil yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia sangat mengecewakan. 

Serapan anggaran Pemprov se Indonesi per 9 Juli 2021 baru 33,78%, angka ini lebih rendah dibanding serapan pada bulan sama (yoy) tahun 2020 yang berada di angka 37,90%. Sementara itu, untuk Kabupaten dan Kota serapan anggaran per 9 Juli 2021 baru diangka 28,46% dan 33,48% angka ini juga lebih rendah dibanding bulan Juli 2020 (yoy) berada di angka 37,50%.