HMI Surabaya Gelar Aksi Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat

Gelombang aksi mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah yang  dinilai tidak pro masyarakat dan semakin memberatkan beban hidup rakyat terus berlangsung di depan kantor DPRD Jatim. Terbaru, dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, pada Senin (18/4/2022).

 

Juru bicara aksi, Rahmat mengatakan bahwa HMI Surabaya menuntut agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semakin membebani masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19.

 

Di sisi lain, warga negara Indonesia yang mayoritas umat Islam tengah menunaikan ibadah puasa. Namun mereka tidak bisa fokus menjalankan ibadah lantaran harga kebutuhan pokok pada naik dan langkah.

 

"Kami berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan BBM," kata Rahmat.

 

Selain itu, HMI Surabaya juga menuntut para pejabat negara yang ikut mewacanakan penundaan pemilu ataupun 3 periode jabatan Presiden supaya diberi sanksi tegas karena sudah membuat gaduh publik.

 

"Kenaikan PPN 11 persen juga kami minta ditinjau ulang karena situasinya kurang tepat," jelas Rahmat. 

 

HMI Surabaya juga menuntut supaya UU IKN (Ibu Kota Negara) ditunda terlebih dulu, mengingat kondisi perekonomian negara belum sehat betul sehingga IKN tidak mengganggu program pembangunan yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat.

 

"Tuntutan kami ini sama dengan tuntutan HMI Pusat yang sudah disampaikan kepada Ketua DPR RI maupun Presiden RI Joko Widodo," imbuhnya.

 

Sementara itu, Nur Soetjipto dan Agung Supriyanto anggota DPRD Jatim yang menerima aspirasi mahasiswa menyampaikan langsung di hadapan massa aksi HMI Surabaya bahwa pimpinan DPRD Jatim sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. 

 

"Tuntutan HMI Surabaya hampir sama dengan tuntutan BEM Surabaya yang melakukan aksi serupa beberapa hari lalu.  DPRD Jatim sejalan dengan mahasiswa dan sudah mengirim tuntutan tersebut ke pemerintah pusat," kata Agung Supriyanto angggota F-PAN DPRD Jatim.