DPRD Jatim Optimis Mampu Tekan Inflasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur optimis inflasi di Jatim akan mampu ditekan. Hal ini menyikapi tingginya inflasi pangan di Jatim sebagai dampak inflasi pangan dunia.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, yakin jika inflasi tidak akan terjadi di Jatim. Syaratnya Jatim harus bisa menarik investor untuk bisa berinvestasi dengan memperhatikan beberapa variabel yang harus dipenuhi adalah perizinan.

“Menurutnya investor pasti mau kalau perizinan mudah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, keamanan dan lokasinya harus berdekatan dengan sumber daya alam. Ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya Pemprov Jatim kita dorong untuk hilirisasi industri,” pungkas sekretaris DPW PKB Jatim ini usai rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, Selasa (16/8/2022).

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku sempat berpikiran bahwa APBN akan jebol. Hal ini karena bagaimana beratnya APBN menyangga tentang subsidi minyak yang sudah sampai Rp 502 triliun.

“Belum lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Selain itu dari disampaikan oleh Pak Presiden, artinya ya memang itu hal yang kita hadapi . Tapi jangan membuat kita pesimis, ada hal-hal positif lain yang sebenarnya kemudian itu bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang tidak ada sekarang,” jelasnya.

Politikus asal PDI Perjuangan itu mengatakan untuk Jatim pihaknya juga kerap mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Menurut Kusnadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada 300 juta lebih sekarang ini masyarakat yang sudah mengalami kelaparan akut.

“Masyarakat mengeluhkan tentang adanya peningkatan-peningkatan harga. Tetapi pada umumnya yang kondisi masyarakat kita masih tetap stabil ,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, Agung Supriyanto juga mengatakan bahwa inflasi pangan yang terjadi di Indonesia termasuk di Jatim merupakan dampak dari inflasi pangan dunia. Dimana inflasi pangan ini akibat dari konflik Ukraina dengan Rusia.

Berdasarkan data BPS, inflasi pangan di Jatim mencapai 10% lebih. Inflasi ini cukup tinggi, sebab inflasi tiap tahun yang terjadi tidak lebih dari 5%. Saja, Agung menandasnya, untuk mengatasi dampak inflasi ini maka pemerintah harus mampu bertindak khususnya untuk masyarakat kecil. Diantaranya adalah dengan memberikan bantuan pangan.

“Saya memang sempat mendengar infonya harga mie juga akan naik. Tapi saya rasa Jatim ini kan produksi padinya cukup tinggi bahkan surplus, mungkin tidak terlalu berdampak. Saya yakin inflasi masih bisa diatas,” tandasnya.