Anggaran Dana Cadangan Tak Bisa Diotak Atik Untuk Kepentingan Lain

Ada kabar kurang sedap terkait dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2024 yang sudah dialokasikan sebesar Rp.300 miliar dalam Perda P-APBD Jatim 2022. Pasalnya, hasil evaluasi Kemendagri alokasi anggaran untuk dana cadangan hanya diperkenankan melalui APBD murni. 

 

Selain itu, Perda Dana Cadangan yang disahkan lebih awal sehari dari Perda Perubahan APBD Jatim 2022 juga jadi sorotan. Padahal Perda Dana Cadangan dijadikan landasan pengalokasian angggaran untuk dana cadangan Pilgub Jatim melalui  P-APBD. 

 

Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku juga mendengar kabar hasil evaluasi Perda P-APBD Jatim dari Kemendagri. 

 

"Itu hanya urusan teknis kalau memang tidak diperkenankan dana cadangan dianggarkan melalui P-APBD, ya akan kita alokasikan melalui APBD murni. Yang penting anggaran tersebut tidak dialihkan untuk anggaran pos yang lain," jelas Kusnadi saat dikonfirmasi Senin (26/9/2022). 

 

Politikus asal PDI Perjuangan itu berharap pembahasan APBD Jatim 2023 bisa lebih awal sehingga persoalan Dana Cadangan bisa dicarikan solusi yang terbaik. 

 

"Kalau mulai dibahas pada pekan kedua Oktober kemungkinan Perda APBD Jatim 2023 bisa disahkan bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan mendatang," kata Kusnadi.

 

Sesuai Perda Dana Cadangan, lanjut Kusnadi anggaran dana kebutuhan untuk biaya Pilgub Jatim 2024 dianggarkan sebesar Rp.600 miliar melalui P-APBD Jatim 2022 sebesar Rp.300 miliar dan APBD Jatim 2023 sebesar Rp.300 miliar.  

 

"Bisa jadi Rp.600 miliar itu akan dianggarkan langsung melalui APBD Jatim 2023. Sedangkan untuk kekurangan jika dibutuhkan bisa dianggarkan melalui APBD Jatim 2024," jelas Kusnadi.

 

Ia optimis kebutuhan dana cadangan sebesar Rp.600 miliar bisa dipenuhi melalui APBD Jatim 2024. Mengingat,  Kusnadi dapat kabar kekuatan PAD pada APBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp.23 triliun.